@redaksikalingga: Rapat Paripurna DPR Sepakati Pemerintah Pusat Tanggung Gaji PPPK Daerah Rp23 Triliun Pemerintah pusat akan menanggung kebutuhan gaji atau honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Kesepakatan tersebut dicapai Badan Anggaran DPR bersama pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027, dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp23 triliun. Sebagian besar PPPK daerah tersebut merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, pengambilalihan pembiayaan gaji PPPK akan mengurangi beban anggaran yang selama ini harus disediakan pemerintah daerah. Selain itu, Banggar dan pemerintah menyepakati penundaan pemberlakuan mandatory spending belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Penundaan ini disebut untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Dalam rapat paripurna, DPR juga menyepakati percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil atau DBH. Setelah pembahasan RAPBN 2027 selesai, RUU APBN 2027 kemudian disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR. #kabarhariini #gajipppk #Pppk #apbn2027 #dprri #fypシ゚viral #fypシ #tiktokberita #fyppppppppppppppppppppppp #tiktokviral #fyp

Redaksi Kalingga

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 29 September 2026 06:48:22 GMT