@lingkartv: JATENG, LINGKAR — Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL) sekaligus eks anggota DPR RI, Riyanta, menyoroti persoalan yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum, khususnya terkait dugaan gratifikasi, pungutan liar, dan persoalan pertanahan di Jawa Tengah. Riyanta menyebut dirinya menerima informasi dari sejumlah pihak di lingkungan Kantor Pertanahan di wilayah Kudus dan sekitarnya, termasuk Pati, Demak, dan Jepara. Ia mengatakan, terdapat keberatan terkait adanya kewajiban urunan atau gotong royong dalam sejumlah kegiatan. “Setiap ada acara-acara di Kudus itu mesti ada gotong royong, urunan. Bahkan kalau harus membeli sapi nanti sudah megap-megap. Ini satu fakta,” ujar Riyanta. Menurut Riyanta, informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat praktik gratifikasi atau pungutan liar. Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Juga saya sampaikan kepada KPK bahwa kemungkinan gratifikasi atau pungli di Jawa Tengah pun terjadi. Ini yang harus dibongkar,” katanya. Selain itu, Riyanta menyinggung sejumlah persoalan pertanahan yang menurutnya pernah terjadi di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Ia mempertanyakan penghentian proses penanganan salah satu perkara yang disebutnya berkaitan dengan persoalan tanah di Pati. Riyanta menilai, apabila suatu perkara pernah dihentikan, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan penanganan kembali apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru yang relevan. “Padahal mungkin dihentikan boleh, tapi ketika kemudian hari ditemukan bukti-bukti, tindakan itu harus ditindaklanjuti,” ujarnya. Riyanta juga mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara dugaan korupsi dan persoalan pertanahan. Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV Sumber: Program Bedah Opini Lingkar TV Sosial Media: Ghani Ramadhan #beritaviral #jateng #tanah #agraria #lingkartv

kangfatah :

SDH g heran,Kudus dari dulu jg kota pungli...cuma seakan² aman terkendali ..

U-3 :

Ganti Mentri.nya

user55307401884 :

pak bikin sertifikat tanah di kudus PPN MAHAL BANGET

Hector :

di kabupaten DEMAK KLO mau urus balik nama sertifikat waris di BPN pajaknya ada 2 1. bayar BPHTB 5% 2.bayar PPH (pajak pelepasan hak) 2,5 % apakah memang harus bayar PPH..?? mhn pencerahan 🙏

anugrah :

ayo kpk periksa BPN seluruh indonesia

sriharwati55 :

semua pejabat judule kok maling semua punya akhlaqul karimah nggak ya

Mantan Cowboy :

pembuktian terbalik. periksa semua kepala atr/BPN, SE Indonesia.

dj,evan :

BPN bukan rahasia umum lagi

Dono Kunden :

MASUK PAK RIYANTA..JOS JOS JIS JIS

yanwho ORIginal :

dukung yg pemberantasan korupsi 👍👍👍👍

Tri :

semua bpn kota atau kab

pat :

semua

Bangbang Riswandi :

Semangat terus KPK, coba merapat ke daerahku

Toko harapan Harapan :

mental pejabat aparat DPR begitu,,,,, cekidot saja,,,, mereka gajinya SNI,,,,terus kadang kredit mobil dll apakah cukup,,,, SK sudah tergadai,,,,,terus gaji untuk biaya hidupnya,,,, angsurannya,,,,biaya anaknya sekolah,,, kuliah ga ketemu kalkulasi gajinya,,,,, makanya korupsi,,,, pemanfaatan jabatan sebagai lahan

Bernardi :

kapan ott dilingkungan dinjen pajak

Kompas86ID. COM :

Semangat.. GJL hadir untuk masyarakat

pastellizee :

banyakk gak ngerti lagii

Djadoel om Remo :

ayo gas semua

Jan_jaran :

bersihkan pak

AntokDiani :

gaaaaassss semuanya

pangeran sambong :

nuryanto :

semua bpn seperti itu mankahnya menunggu masyarakat marah da berhenti bayar pajak

cah nDusun Boja :

setuju ktr BPN di reformasi..bongkarrr..

Jalalludin Rummi :

anggota ppat Kudus jadi sapi perahnya BPN Kudus

Sharmilashantika⭐⭐ :

kudus bobrok sarang koropsi juga