JAKARTA - Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Canberra, Australia, menyatakan tidak memiliki arsip dokumen riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Keterangan itu disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (2/10/2026). Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aeni Ariyanti dan Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati memberikan keterangan secara daring dalam persidangan yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldi Isra menanyakan dokumen atau arsip yang tersimpan di perwakilan Indonesia terkait jenjang pendidikan Gibran selama berada di Singapura. "Mohon izin Yang Mulia, ada setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia," jawab Nur Aeni. Saldi kemudian memastikan apakah tidak ada dokumen yang tersimpan baik ketika Gibran masuk maupun setelah meninggalkan Singapura. "Betul," jawab Nur Aeni. Pertanyaan serupa kemudian diajukan kepada Yuli Rahmawati terkait dokumen pendidikan Gibran selama berada di Australia. Yuli mengatakan KBRI Canberra juga tidak memiliki arsip yang dimaksud. "Berdasarkan penelusuran arsip, baik secara hard copy maupun soft copy, kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari Pak Gibran," jawab Yuli. Sebelum memberikan keterangan mengenai arsip, kedua Atase Pendidikan tersebut terlebih dahulu menjelaskan sistem pendidikan di Orchid Park Secondary School di Singapura dan UTS Insearch yang kini bernama UTS College di Sydney, Australia. Keterangan dari KBRI Singapura dan Australia tersebut menjadi bagian dari agenda pemeriksaan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK menjadwalkan sidang pada Jumat (2/10/2026) untuk mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Australia. Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana, yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon mendalilkan adanya persoalan terkait pemenuhan syarat pendidikan tersebut. Dalam persidangan sebelumnya, mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan mengenai proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk Pasal 18 ayat (3) yang mengatur pengecualian dokumen bukti kelulusan tertentu bagi calon yang menempuh pendidikan di sekolah asing dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Hasyim membantah norma tersebut dibuat untuk mempermudah calon tertentu. Pihak pemohon memiliki pandangan berbeda dan mempertanyakan proses munculnya norma tersebut. Denny Indrayana juga sebelumnya menyoroti waktu penetapan PKPU serta proses pembentukan Pasal 18 ayat (3). Keterangan Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia selanjutnya menjadi bahan pendalaman majelis hakim dalam memeriksa dalil serta alat bukti yang diajukan para pihak. Putusan terhadap perkara tersebut belum dijatuhkan dan proses persidangan masih berlangsung.* (d/dh) #gibran #mk #singapore #asutralia - @bitvonline.com