SEMARANG, LINGKAR – Puluhan anggota Gerakan Jalan Lurus (GJL) mendatangi Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah di Jalan Ki Mangunsarkoro, Kota Semarang, Jumat (2/10/2026). Kedatangan massa GJL untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pelayanan pertanahan. Mereka menyoroti lambannya pelayanan elektronik, gangguan sistem, transparansi layanan, hingga dugaan praktik pungutan liar yang disebut terjadi di sejumlah wilayah. Dalam aksi tersebut, GJL membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya mendorong terwujudnya pelayanan pertanahan yang cepat, terbuka dan bebas pungli, serta meminta agar dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat maupun petugas ATR/BPN ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. GJL juga menyerukan penguatan gerakan antikorupsi untuk mendorong tata kelola pertanahan yang bersih dan akuntabel. Sebelum melakukan audiensi, massa GJL menggelar doa bersama di depan gerbang Kantor Kanwil ATR/BPN Jateng. Mereka membawa berbagai jajanan pasar yang diletakkan di depan gerbang sebagai bagian dari ritual dan doa bersama. Setelah menyampaikan orasi dan doa, perwakilan GJL kemudian masuk ke dalam kantor untuk melakukan audiensi dengan jajaran Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah. Audiensi berlangsung tertib dengan posisi peserta duduk melingkar. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan GJL menyampaikan sejumlah keluhan terkait pelayanan pertanahan, khususnya layanan elektronik yang dinilai lambat dan sistem yang disebut kerap mengalami gangguan. Selain persoalan layanan elektronik, GJL turut menyoroti dugaan pungutan liar oleh oknum pegawai ATR/BPN di sejumlah wilayah. Mereka meminta adanya pengawasan dan tindak lanjut apabila ditemukan bukti pelanggaran. Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah menyatakan kritik dan keluhan yang disampaikan GJL menjadi bahan evaluasi internal. Evaluasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat upaya pencegahan praktik pungutan liar. Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim pengelola pengaduan masyarakat. Tim tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang. Melalui mekanisme pengaduan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan keluhan maupun laporan terkait pelayanan pertanahan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV Pewarta: Rizky Syahrul Sosial Media: Ghani Ramadhan #beritaviral #jateng #gjl #atrbpn #lingkartv #pungli #semarang - @lingkartv