@hukum.modern: Pengujian Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3) UU N. 1 Tahun 2023 tentang KUHP #kuhp #kuhap #belajarhukum #edukasihukum #hukum

Casablanka :

prof andalan

emran :

terlalu briliar profesor ini.🙏👍

mischa :

Terlihat hebat tapi penerapan hukum masih tumpang tindih.

Wirono Dana Bhakti :

udah lah... gak jelas, cuma bikin gaduh aja

✧𝕯𝖊𝖋𝖆𝖚𝖑𝖙✧ :

klw aku ngajuin semua bupati di Indonesia MK juga harus urus ya

Defit :

hakim ini offside

hanry sulistio :

Jusup Singka Law Firm :

buat aja NEGARA FEDERAL bosss

Karseno Tri :

inilah Hakim MK dari PDIP yang paling arogan yang mengusir saksi Ahli dan menerima gugatan dan menyidangkan gugatan dari orang yang tidak punya legal standing apalagi penggugatnya seorang tersangka korupsi

Fzzzza :

WAHAI PARA PENYUKA TULANG MOHON DI JAWAB BOLEH GAK DAFTAR CALON DPRD PAKE SUKET KUSRUS???

dimas andre :

👍👃👃

usman_sanga :

@

Herjanto W.L., S.H., M.Kn. :

🤨🤨

Pegang Hutabarat :

dengan hormat politik sumber hukum pedoman proklamasi 17 8,,,1945,besok hari 18, 🙏 8,,,1945,Pancasila dan pembukaan UUDsar tertulis 2uu lisan hikmat kemanusiaan adil dan beradap yaitu ,Nasehat ,filsapat janji itu selalu di benarkan ,kemartabatan kemanusian daerah milik budaya ,perumpamaan hikmat itu membenarkan di maknakan penuntun atau bingbingan arahan pemikiran berpengharapan makna,sipat adalah bermoral ,pribadi dan umum, hukum benar di benarkan penusunan pemerintah ,nomor bab pasal ayat tambahan ,hasil pengadilan keterangan penyelasan jawaban terdakwa jawapan dari Perbutan lisan tulis rangkuman berkepercayaan ,hikmat tertulis pengetahuan janji termasuk ,,bercintah janji lisan termaknakan tulis ,pemerintah berbangsa bernegara bentuk republik perwakilan jabatan martabat dan penilai terdawa prilaku kata akan perbuatan , pedoman pelaksana penilai pengadilan terdakwa Perbutan 1denda moral alam denda tertulis pemerintahan denda moral bisa denda pemerintahan apabila di adukan tertujukan kepemerintah di ditingkat pemerintahan , untuk berkebenaran amandemen lima pusat kedaerah dan daerah kepusat ketetapan pemerintahan hukum UU merdeka republik Indonesia berkeadilan berkeadilan sekarang tetap akan datang terperguna pendidikan pengetahuan perlindungan penetapan makna mendasar Ada atau merdeka ,, program diskusi untuk undang undang parpol negara konsitusi konsitusional penusunan dan pengujian aturan tetap jadi isi menyambut 100tahun bahasa Bangsa Indonesia penyempurnaan tulis lisan prof Rab pmh dr Maria RSRS catatan

Paulus :

peraturan bukan undang undang dan hukum. undang undang bukan peraturan dan hukum. hukum bukan undang undang dan peraturan. semua berlandaskan kepentingan. undang undang untuk kepentingan tinggi dan luas. hukum untuk kepentingan kelompok atau golongan. peraturan untuk kepentingan personal atau pribadi. undang undang itu hukumannya pidana atau penjara. hukum itu hukumannya perdata atau ganti rugi. peraturan itu hukumannya denda haruskah hukum dan peraturan itu berdasarkan undang undang ? ya .. .harus . tidak boleh berbeda atau melegalkan. kepentingan umum harus diatas golongan dan pribadi. bila ada hukum dan peraturan berbeda dengan undang undang maka otomatis batal demi hukum.

Agwi65 :

penjahat manipulator dokumen pendidikan apalagi manipulasi juga hukum persyaratan cawapres harusnya dipenjarakan tidak hanya dipecat.