Oposisi Digital
Region: ID
Monday 05 October 2026 13:07:44 GMT
14167
775
59
210
Music
Download
Comments
BochiGo7 :
Merdeka adalah solusinya, MK pusat sibuk bilang NKRI harga mati supaya daerah2 tidak lepas dan brontak, maka setiap daerah di bangun batalion, gunanya tau diri lah. supaya daerah diam, Kalo pemimpin daerah berbicara maka pemimpin itu akan dikriminalisasi. kita lihat saja kedepannya
2026-10-10 22:30:41
17
Gexxx ♈️ :
Klu sistemnya gini hapus aja tingkatan pemerintahan daerah dari pusat langsung desa aja 🤣 biar sesuai keinginan pusat
2026-10-10 12:17:56
10
カあスウぶあ :
Mereka perbanyak batalion di setiap daerah karnah mereka takut dg kebijakan pusat bikin semua daerah marah dan mau memisahkan diri dari NKRI.daerah yg banyak nikel dan emas itu di buat miskin sama pemerintah pusat..
2026-10-11 07:20:10
3
Leoman :
semua kewenangan minerba di ambil pusat...pemda cuma dapat galian C (batuan) smua di lahap pusat deng mega korupsinya
2026-10-11 02:44:07
5
ummu fadhila :
atas nama efisiensi, tapi kabinetnya makin gemuk😁
2026-10-11 12:53:02
1
bumi dan awan 💫 :
otonomi daerah skarang udh sulit, hasil bumi daerah dirampas pusat semua, daerah cuma kebagian sisa2nya doang
2026-10-10 18:37:37
2
kaltim :
data miskin pun diatur pusat kita dh setor data miskin sampai pusat tu brubah data itu lagi, misal miskin 200 jiwa dipotong pusat jdi 70 itu contoh dn fakta😂
2026-10-10 22:35:29
3
MotorCareID :
awal ketidak berdayaan Pemda lahirnya Undang2 CK
2026-10-11 00:30:44
1
Yhoyoe_ :
Daerah kebagian kerusakan alam sjaa….🙂↔️🙂↔️
2026-10-11 00:13:08
1
dhondi :
rezim paling tidak becus bekerja ya skrg ini
2026-10-10 09:41:42
6
Hitammmanis :
Parah ya lagi per kelurahan dikasi kuota penerimaan bansos cmn sekian KK.. tampa melihat fakta lapangan
2026-10-11 01:19:10
1
Son Of Odin :
Ngapain pakai kepala daerah segala kalau semua dikontrol pusat….
2026-10-11 00:50:24
1
ridwan :
tolong dikembalikan lagi ke marwahnya pemberdayaan daerahnya....
2026-10-10 23:56:17
1
LAROSA :
Sangat benar sekali, daerah hanya sebagai operator pusat.
2026-10-09 12:21:15
3
Juragan Bimtek | EO Pemerintah :
Pusat adalah penjajah fiskal
2026-10-09 04:38:58
2
siregar73 :
FAKTA!!!
2026-10-06 08:58:53
1
sablee :
izin posting
2026-10-07 06:55:40
1
el :
benar skali penjelasan ini. makax otsus Papua jg tdk ada artix. semua yg dikerjakan skrng ada keinginan jakarta bukan maux Papua.
2026-10-06 00:53:42
3
r2k :
Sektor unggulan daerah semua dikuasai pusat. Sektor Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan dikuasai dan dikelola pusat. Seluruh hasil diangkut ke pusat daerah² pengahsil cm kebagian dampak dan debu. Apakah ini adil ?? Tidak, ini hanya melanjutkan sistem kolonial. . Dulu belanda keruk SDA dinusantara lalu hasilnya diangkut ke eropa bangun negaranya. . Sekarang seluruh SDA di daerah dikeruk lalu hasilnya diangkut ke pusat bangun pulau Jawa, daerah tidak punya anggaran yg cukup, selama 81 tahun terjadi ketimpangan pembangunan yg luar biasa antara daerah² dengan pusat di Jawa. Bentuk negara kesatuan hanya lanjutkan PENJAJAHAN. Jika mau adil ubah ke bentuk negara federal agar daerah punya kuasa kelola sumberdayanya. Jika tidak lepaskan daerah, mereka bangsa² di Kalimantan, Sumatera dan pulau² lain berhak merdeka.
2026-10-11 03:31:12
2
Duda_Prihatin :
Otonomi daerah hanya judul untuk mereda perlawanan daerah . Otonomi setengah hati tdak akan keadilan kpd daerah. Dari awal negara kesatuanI ini hanya kata manis utk menjajah daerah tanpa senjata. Sadarlah orang2 daerah negara ini hanya negara kedok penjajahan
2026-10-11 06:50:40
2
arifinkadir47 :
pintu menuju merdeka tiap daerah jadi Negara..ok..
2026-10-11 02:59:01
1
Pamong :
sentralisasi sdh d mulai sejak periode 2 rezim jokowi, mll Mendagri Tito... semakin lama semakin kuat... pelan" kewenangan d ambil alih... semakin brutal d rezim sekarang... Bupati/Gubernur gak berani bersuara krn tersandera hukum atau dukungan parpol Koalisi
2026-10-11 05:17:41
1
MY :
otonomi omon koso hanya UU doang kenyataannya negara semakin tirani
2026-10-11 10:48:56
0
oyong ok :
saat inilah momentum daerah daerah bersuara..jgn jadi penakut?
2026-10-11 09:25:07
0
La thure :
daerah knp tidak ajukan reviuw stiap undang undang
2026-10-06 09:10:00
0
To see more videos from user @oposisi.digital, please go to the Tikwm
homepage.
