Diskursus Network
Region: ID
Tuesday 06 October 2026 16:40:43 GMT
11066
180
15
16
Music
Download
Comments
Ras Minah :
alkmndulilah alah SWT berpihak kepada orang baik semoga ms Gibran sehat" selalu
2026-10-06 20:40:58
1
Arjuna putra pandu :
kalo yang memalsukan ijazah itu orang biasa atau rakyat jelata beda ceritanya
2026-10-06 19:41:31
2
yokoyoko645 :
itulah hukum dunia ,,😁
2026-10-07 13:24:40
0
Lupus :
Terbaik MK, sgt 7
2026-10-07 01:16:42
0
Hana :
Alhamdulillah....
2026-10-06 21:00:02
0
~ :
Joooooooos MK
2026-10-06 22:53:42
0
Yoshithan :
Alhamdullilah.....👍👍👍Allah SWT maha adil...
2026-10-06 20:22:12
0
Satrio lelono :
Memang seharusnya mk tdk punya kewenangan ngurusi mslh ini.krn yg punya kewenangan adalah MA
2026-10-06 22:28:15
0
Tarsan :
keputusan mk ini secara perdata dokumen gibran tidak penuhi syarat tapi tidak dpt dijerat secara hukum karena sudah berlalu, tapi secara pidana gibran jelas bisa dikenakan hukum pidana
2026-10-06 17:42:06
4
𝕊𝔸𝕟𝕥𝕣𝕚 𝙼𝙱𝚎𝚕𝚒𝚗𝚔... :
𝚍𝚊𝚑 𝚍𝚒 𝚝𝚘𝚕𝚊𝚔 𝚋𝚎𝚐𝚒𝚝𝚞, 𝚝𝚙𝚒 𝚐𝚔 𝚊𝚍𝚊 𝚖𝚊𝚕𝚞𝚗𝚢𝚊...... 𝚖𝚊𝚜𝚒𝚑 𝚊𝚣𝚊𝚑 𝚖𝚘 𝚗𝚢𝚊𝚛𝚒 𝚌𝚎𝚕𝚊𝚑
2026-10-06 22:26:01
0
yulwan :
SAAT DPR DIAM, NEGARA BENAR-BENAR RUSAK Kalau syarat administrasi pimpinan negara saja bisa diloloskan tanpa verifikasi ketat, lalu apa gunanya rakyat disuruh patuh aturan? Rakyat bikin KTP salah satu huruf saja disuruh balik, rakyat daftar CPNS kurang materai saja langsung gugur. Masa syarat tertinggi negara justru dibiarkan cacat? 1. Logika Hukum yang Dibalik Hukum harusnya tajam ke atas, humanis ke bawah. Yang terjadi sekarang terbalik: yang di bawah dikejar aturan sampai detail, yang di atas dilindungi dengan dalih stabilitas. 2. DPR Sedang Diuji Sejarah Rakyat tidak butuh DPR yang hanya pintar rapat dan bagi-bagi komisi. Rakyat butuh DPR yang berani bilang: "Berhenti, ini ada yang tidak beres, kita buka." Jika DPR berani gunakan Hak Angket, kepercayaan publik masih bisa diselamatkan. Jika DPR memilih diam, maka anggapan "DPR sudah jadi stempel koalisi gemuk" akan menjadi kebenaran permanen di benak rakyat. 3. Diam Adalah Pengkhianatan Dalam konstitusi, pembiaran adalah bentuk persetujuan. Ketika DPR tahu ada cacat syarat tapi memilih tidak menyelidiki, itu bukan netral — itu ikut melegalkan pelanggaran. Pertanyaannya sekarang simpel: Masih berfungsikah DPR sebagai wakil rakyat, atau sudah sepenuhnya menjadi wakil kekuasaan?
2026-10-06 19:52:11
2
To see more videos from user @diskursusnetwork, please go to the Tikwm
homepage.
