@tribunnews: Upaya 12 pemohon menggugat keabsahan ijazah setara SMA yang digunakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir dengan putusan permohonan tidak dapat diterima. Setelah MK membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Selasa (6/10/2026), kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke DPR. Langkah itu menjadi salah satu opsi yang akan dibahas untuk mengupayakan pemakzulan Gibran. Dalam putusannya, MK mengabulkan eksepsi terkait kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Karena itu, permohonan tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak membatalkan pencalonan maupun pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Meski demikian, MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut. Refly mengatakan putusan MK akan menjadi bahan bagi pihaknya untuk menentukan langkah selanjutnya. #MahkamahKonstitusi #GibranRakabumingRaka #ReflyHarun #Pemakzulan #DPR

Tribunnews

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 07 October 2026 08:18:21 GMT