@tribunnews: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024, tidak dapat diterima. Putusan perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana itu, dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jakarta pada Selasa (6/10/2026). Merespons hal tersebut, Kuasa hukum penggugat, Refly Harun menyampaikan rasa bahagia dan terima kasihnya kepada awak media yang setia menunggu perkembangan persidangan. "Tibalah pada waktu yang sangat berbahagia sesungguhnya, baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak, pihak sana gembira karena Gibran tak diskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA, itu secara sah dan meyakinkan," ucapnya dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Selasa. Refly Harun pun menilai, putusan MK ini tetap membuka ruang untuk langkah hukum lanjutan terkait status Gibran. "Artinya terbuka peluang bagi gibran untuk dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme UUD 1945 yang sudah tadi secara eksplisit dikatakan dalam pertimbangan MK bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut UUD 1945, maksudnya adalah urusan DPR, kemudian ke MK, kemudian balik ke DPR, ke MPR, dan insyaAllah akan ada pemberhentian Gibran Rakabuming Raka," lanjutnya. #MahkamahKonstitusi #GibranRakabumingRaka #IjazahSMA #PHPU #ReflyHarun

Tribunnews

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 07 October 2026 10:18:32 GMT