@beritaborneo.co.id: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak semestinya terus dipandang sebagai persoalan yang muncul secara alamiah setiap musim kemarau. Karhutla merupakan persoalan serius yang bersinggungan dengan tata kelola lingkungan, pengawasan pemanfaatan lahan, kapasitas pemerintah, serta efektivitas penegakan hukum. Ketika kebakaran berulang, asap mengganggu ruang hidup masyarakat, aktivitas ekonomi dan pendidikan terdampak, sementara informasi mengenai penanganan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dapat diakses publik, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya di mana api muncul, tetapi juga mengapa sistem pencegahan terus gagal bekerja secara optimal. Aliansi BADKO HMI se-Kalimantan memandang bahwa negara tidak cukup hadir ketika api telah membesar. Negara harus hadir melalui kebijakan pencegahan, pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang objektif, keterbukaan informasi, serta perlindungan nyata terhadap masyarakat. Atas dasar tersebut, kami menyampaikan empat tuntutan: 1. PERKUAT PENCEGAHAN, JANGAN HANYA MEMADAMKAN Kami mendesak Menteri Kehutanan RI memperkuat sistem pencegahan dan penanganan Karhutla di seluruh wilayah Kalimantan dengan mengerahkan sumber daya negara secara terukur dan berdasarkan tingkat kerawanan. Anggaran dan sumber daya harus diarahkan bukan hanya untuk operasi pemadaman, tetapi juga untuk deteksi dini, pemantauan kawasan, pengawasan konsesi, kesiapsiagaan daerah, serta pemulihan kawasan terdampak. Karhutla harus dicegah sebelum menjadi bencana, bukan baru ditangani setelah asap memenuhi ruang hidup masyarakat. 2. PENEGAKAN HUKUM HARUS BERDASARKAN BUKTI DAN BERLAKU BAGI SEMUA Kami mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap setiap pihak yang berdasarkan bukti dan proses hukum terbukti bertanggung jawab atas Karhutla. Pengawasan harus mencakup aktivitas di kawasan konsesi dan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada ruang bagi impunitas, tetapi proses hukum juga tidak boleh dibangun atas tuduhan tanpa pembuktian. #beritaborneo #breakingnews

BERITA BORNEO

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 07 October 2026 15:21:59 GMT