@studio.clipper78: ​Perdebatan hukum terkait gugatan perkara Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) terus menyita perhatian publik. Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menyoroti bahwa persoalan ini tidak sekadar berfokus pada isu syarat pendidikan atau ijazah, melainkan pada pemenuhan syarat formil pengajuan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang MK. ​Di sisi lain, mengenai tuntutan petitum yang meminta pemakzulan atau pencopotan Wakil Presiden, pakar hukum menegaskan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan MPR. Menurut mekanisme konstitusi, penanganan dugaan pelanggaran konstitusi oleh pejabat negara merupakan kewenangan awal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan diajukan secara langsung ke MK. ​Bagaimana pandangan Anda mengenai batasan kewenangan konstitusional ini? #sgpyt77 #IjazahGibran #MDISSingapura #KPUIndonesia #BeritaTerkini

Studio Clipper

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 07 October 2026 15:39:24 GMT