@lembu_farm01: PART II masalah hukum capres dan cawapres serta penyetaraan ijazah di Indonesia #FaktaHukum #PenyetaraanIjazah #IjazahGibran #pklt15 #PolitikIndonesia

Valentina Boiyem :

Itu politik Iri dengki para koroptor pd ketar ketir Maju teruss Bpk Gibrannn pemimpin masa depann RI 1

💥 سوراجي 💥 :

wajib minimum.... atau .. minimum wajib... terlalu pandai bersilat lidah lah, untuk menutup kesalahan

Miswan :

MK itu ingin mengatakan kalo indonesia sangat maju dalam segala bidang cuman dia malu² karena bidang korupsi jg paling maju

varo :

Maz Kamtow Gandem™ :

ini yg waras,benar dan netral yg itu itu ada kepentingan politik

widiantika :

kepala negara bro mosok g punya ijazah kok di belok2kan

Kazoku1 :

EEEIIIYEEEWWW.... JADI WAPRES RI YA HARUS IKUT ATURAN RI.... JANGAN BERBELIT2

Alula Ulala :

Koruptor sakit hati berkumpul ingin menjatuhkan keluarga Jokowi

Zulia Fitria :

Ini yg pencalonan tidak sah itu,dibuat suka suka dia,ssenak enak dia seolah olah Negara ini milik dia,punya dia,

user6775530502919 :

tanda Mulyono panik....n mendesak siwowo menyelamatkan fufufafa dgn segala cara...q yakin Mk dlm tekanan kuat untuk Gibran ttp JD wapres....

Satrio Pambudi :

MK ini juga seperti berpihak pada deny cs...tapi suara2 sidangnya illegal juga kencang krn dasarnya kuat,

PakToyoWongso :

sidang MK ini sidang dagelan politik, pesenan politik bisa dilihat dari kesimpulan MK yg mengatakan tidak ditemukan bukti Gibran punya ijasah SMA.

Darmawan Budi :

termul permainan kata kata sdh apal

yulwan :

Sejarah bangsa ini mencatat bahwa perubahan besar selalu dipelopori oleh mereka yang berani bersuara di tengah kegelapan dan menolak tunduk pada kesewenang-wenangan. Jangan pernah biarkan api nalar kritis ini padam. Tetap konsisten, bangun kesadaran rakyat, bongkar setiap kebohongan pejabat, dan rebut kembali marwah Republik Indonesia demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat! SAAT DPR DIAM, NEGARA BENAR-BENAR RUSAK Kalau syarat administrasi pimpinan negara saja bisa diloloskan tanpa verifikasi ketat, lalu apa gunanya rakyat disuruh patuh aturan? Rakyat bikin KTP salah satu huruf saja disuruh balik, rakyat daftar CPNS kurang materai saja langsung gugur. Masa syarat tertinggi negara justru dibiarkan cacat? 1. Logika Hukum yang Dibalik Hukum harusnya tajam ke atas, humanis ke bawah. Yang terjadi sekarang terbalik: yang di bawah dikejar aturan sampai detail, yang di atas dilindungi dengan dalih stabilitas. 2. DPR Sedang Diuji Sejarah Rakyat tidak butuh DPR yang hanya pintar rapat dan bagi-bagi komisi. Rakyat butuh DPR yang berani bilang: "Berhenti, ini ada yang tidak beres, kita buka." Jika DPR berani gunakan Hak Angket, kepercayaan publik masih bisa diselamatkan. Jika DPR memilih diam, maka anggapan "DPR sudah jadi stempel koalisi gemuk" akan menjadi kebenaran permanen di benak rakyat. 3. Diam Adalah Pengkhianatan Dalam konstitusi, pembiaran adalah bentuk persetujuan. Ketika DPR tahu ada cacat syarat tapi memilih tidak menyelidiki, itu bukan netral — itu ikut melegalkan pelanggaran. Pertanyaannya sekarang simpel: Masih berfungsikah DPR sebagai wakil rakyat, atau sudah sepenuhnya menjadi wakil kekuasaan?