@mensionedit: Assemble The Army || King Baldwin IV and Saladin || Kingdom of Heaven Edit #kingdomofheaven #kingbaldwin #baldwin #edit #viral

Mension Edit
Mension Edit
Open In TikTok:
Region: BE
Friday 09 October 2026 17:53:40 GMT
7213
655
14
17

Music

Download

Comments

bassiefan26
☦️~BYZATINE~☦️ :
assemble the army
2026-10-09 17:58:41
3
laurasdisorber
𝔏𝖆𝔲𝖗𝔞𝔰𝔇𝖎𝔰𝖔𝔯𝖉𝔢𝖗 ♱ :
your edits r the truth.
2026-10-11 03:00:43
1
apex_mp5
ꓥ peꭗ :
2026-10-11 15:46:54
1
user47413662917919
Jeysa krik :
love🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2026-10-10 17:14:24
1
shisui9911
𝒌𝒂𝒓𝒏𝒂...🌶️ :
2026-10-11 07:48:55
1
hamza.ichigo
Hamza ichigo 🇯🇴☪️ :
اسلام عليكم
2026-10-13 07:42:12
0
baldwin_lv_666
𝓑𝓪𝓵𝓭𝔀𝓲𝓷 𝓘𝓿 :
2026-10-20 14:20:07
1
vannyboy786
vannyboy786 :
🥰🥰🥰
2026-10-22 21:04:44
0
To see more videos from user @mensionedit, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#ViralForJustice #BongkarDanaSawitBPDPKS #AtasiKARHUTLA DANA SAWIT Rp176,1 TRILIUN: KORPORASI NIKMATI SUBSIDI, HUTAN TERBAKAR! APAKAH PENYITAAN Rp11–13 TRILIUN CUKUP UNTUK MENUNTASKAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM? Tonton sampai selesai yaaa Bestyyy! 😘 Sepanjang 2015–2023, BPDPKS mengucurkan Rp176,1 triliun. Hampir Rp146 triliun (83%) untuk subsidi biodiesel korporasi, ditambah Rp7,28 triliun subsidi minyak goreng curah. Bagaimana nasib petani swadaya dan pemulihan lingkungan? Data KOSMAK dan WALHI (Oktober 2026) mengindikasikan 25–52 korporasi terafiliasi modal Singapura dan Malaysia terkait penerimaan subsidi serta titik panas karhutla. Blok Singapura: - Wilmar: Rp56,6–64,3 triliun, termasuk Rp52,1 triliun biodiesel. Sorotan karhutla: Sumatra, Kalimantan, Papua Selatan. * Musim Mas: Rp26,5 triliun, termasuk Rp24,1 triliun biodiesel. Sorotan: Kalimantan Tengah. * RGE milik Sukanto Tanoto: Rp21,3–25,4 triliun. Sorotan: Riau dan Jambi. Blok Malaysia: KLK melalui PT Menteng Jaya Sawit Perdana dan Genting Plantations disorot terkait titik api di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kejaksaan Agung menyidik sejak 7 September 2023 melalui Sprindik No. Prin-46/F.2/Fd.2/09/2023. Lebih dari 25 saksi diperiksa selama 2023–2026, tetapi menurut pernyataan ini belum ada tersangka utama maupun korporasi. Penyitaan Rp11–13 triliun bukan akhir pertanggungjawaban! Rekomendasi: 1. Transparansi: Buka seluruh data penerima subsidi BPDPKS dan perkembangan penyidikan kepada publik! 2. Penuntasan perkara: Kejaksaan Agung harus mengusut aktor utama dan korporasi. Jika penanganan mandek, desak KPK mengambil alih! 3. Penegakan hukum: Dukung ketegasan Presiden Prabowo Subianto. Jalankan penegakan hukum pidana dan perdata secara serentak, usut aktor intelektual, dan sita aset induk usaha sesuai hukum! 4. Pertanggungjawaban ekologis: Tuntut korporasi yang terbukti bertanggung jawab membayar biaya penanganan karhutla, ganti rugi ekologis, serta pemulihan seluruh hutan dan lahan yang rusak! Punya data lebih lengkap? Ungkap secara transparan! Aluta Continua! Lanjutkan Perjuangan! Salam sopan Indonesia! #RiekeDiahPitaloka #Pitaloka
#ViralForJustice #BongkarDanaSawitBPDPKS #AtasiKARHUTLA DANA SAWIT Rp176,1 TRILIUN: KORPORASI NIKMATI SUBSIDI, HUTAN TERBAKAR! APAKAH PENYITAAN Rp11–13 TRILIUN CUKUP UNTUK MENUNTASKAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM? Tonton sampai selesai yaaa Bestyyy! 😘 Sepanjang 2015–2023, BPDPKS mengucurkan Rp176,1 triliun. Hampir Rp146 triliun (83%) untuk subsidi biodiesel korporasi, ditambah Rp7,28 triliun subsidi minyak goreng curah. Bagaimana nasib petani swadaya dan pemulihan lingkungan? Data KOSMAK dan WALHI (Oktober 2026) mengindikasikan 25–52 korporasi terafiliasi modal Singapura dan Malaysia terkait penerimaan subsidi serta titik panas karhutla. Blok Singapura: - Wilmar: Rp56,6–64,3 triliun, termasuk Rp52,1 triliun biodiesel. Sorotan karhutla: Sumatra, Kalimantan, Papua Selatan. * Musim Mas: Rp26,5 triliun, termasuk Rp24,1 triliun biodiesel. Sorotan: Kalimantan Tengah. * RGE milik Sukanto Tanoto: Rp21,3–25,4 triliun. Sorotan: Riau dan Jambi. Blok Malaysia: KLK melalui PT Menteng Jaya Sawit Perdana dan Genting Plantations disorot terkait titik api di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kejaksaan Agung menyidik sejak 7 September 2023 melalui Sprindik No. Prin-46/F.2/Fd.2/09/2023. Lebih dari 25 saksi diperiksa selama 2023–2026, tetapi menurut pernyataan ini belum ada tersangka utama maupun korporasi. Penyitaan Rp11–13 triliun bukan akhir pertanggungjawaban! Rekomendasi: 1. Transparansi: Buka seluruh data penerima subsidi BPDPKS dan perkembangan penyidikan kepada publik! 2. Penuntasan perkara: Kejaksaan Agung harus mengusut aktor utama dan korporasi. Jika penanganan mandek, desak KPK mengambil alih! 3. Penegakan hukum: Dukung ketegasan Presiden Prabowo Subianto. Jalankan penegakan hukum pidana dan perdata secara serentak, usut aktor intelektual, dan sita aset induk usaha sesuai hukum! 4. Pertanggungjawaban ekologis: Tuntut korporasi yang terbukti bertanggung jawab membayar biaya penanganan karhutla, ganti rugi ekologis, serta pemulihan seluruh hutan dan lahan yang rusak! Punya data lebih lengkap? Ungkap secara transparan! Aluta Continua! Lanjutkan Perjuangan! Salam sopan Indonesia! #RiekeDiahPitaloka #Pitaloka

About