@suarakeadilan98: Warga, RT, atau ormas yang sembarangan menggerebek pasangan kumpul kebo justru berisiko dipidana dan dituntut secara hukum. [1, 2] Berikut aturan hukum dan risikonya: 1. Aturan Kumpul Kebo dalam KUHP Baru Berdasarkan Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, pelaku kumpul kebo (kohabitasi) dapat dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp10 juta. [1, 2] Namun, kumpul kebo merupakan delik aduan absolut. [1] Artinya, kasus ini hanya bisa dilaporkan oleh korban langsung, yaitu: Suami atau istri yang sah (jika salah satu pelaku terikat perkawinan). Orang tua atau anak dari salah satu pihak (jika pelaku tidak terikat perkawinan). [1] Warga sekitar, tetangga, ketua RT/RW, ormas, atau aparat (seperti Satpol PP) tidak punya hak hukum untuk menggerebek atau melaporkan kasus ini secara sepihak. [1, 2, 3] 2. Risiko Hukum Bagi yang Menggerebek Sembarangan Jika Anda atau warga melakukan penggerebekan secara paksa, main hakim sendiri, atau menyebarkan aib, Anda dapat dijerat dengan: Pasal 257 KUHP Nasional: Barang siapa secara melawan hukum memaksa masuk ke rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan milik orang lain tanpa izin dan tidak segera pergi dapat diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp10 juta. [1, 2] Pencemaran Nama Baik / Pelanggaran Privasi: Pelaporan atau tindakan sepihak dari pihak yang tidak berhak dapat dituntut balik oleh korban. [1] Catatan: Penggerebekan atau tindakan paksa hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berdasarkan laporan resmi dari pihak keluarga yang berhak mengadu #kuliahhukum #belajarhukum

SUARA KEADILAN

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 11 October 2026 02:02:27 GMT