Astaga, Kadis DLH Kalteng teriak mengapa harus kami yang memadamkan karhutla sementara semua ijin dari Kemenhut, ada apa ini ? Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah, Joni Harta, memberikan kritik tajam terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menggunakan pengeras suara di hadapan pengunjuk rasa dari Aliansi Gerakan Pemuda Melawan Korporasi, ia menegaskan bahwa seluruh perizinan strategis dan pengelolaan di kawasan hutan diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Karenanya, ia mempertanyakan anomali birokrasi yang justru membebankan masalah pemadaman dan pemulihan ekologis akibat karhutla di kawasan tersebut sepenuhnya kepada pemerintah provinsi dan masyarakat setempat. (sumber : detik.com , 23 September 2026) Joni Harta menjelaskan bahwa pembagian kewenangan pengelolaan lingkungan sebenarnya bersifat berjenjang. Sebagai contoh, izin perkebunan kelapa sawit berada di bawah ranah pemerintah kabupaten, terkecuali untuk aktivitas lintas kabupaten yang dikoordinasikan oleh provinsi. Sementara untuk kawasan hutan, kewenangannya berada mutlak di tangan Kementerian Kehutanan, sehingga ia meminta agar pihak pusat tidak terkesan melepas tanggung jawab atau menyalahkan pemerintah daerah ketika wilayah hutan tersebut mengalami kebakaran. (sumber : timesindonesia.co.id , 23 September 2026) Merespons polemik karhutla yang meluas, Kementerian Kehutanan di bawah pimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebenarnya telah mengambil langkah penegakan hukum yang tegas di wilayah Kalimantan. Sebanyak tiga izin perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Tengah yang terbukti lalai mengendalikan api di area konsesinya resmi dicabut. Kementerian Kehutanan juga memperkuat pemantauan intensif di lapangan mengingat wilayah Kalimantan Tengah sempat mendominasi peningkatan jumlah titik panas (hotspot) secara signifikan. (sumber : tabengan.co.id , 22 September 2026) Guna mengatasi persoalan karhutla yang kian mendesak ini, pemerintah pusat akhirnya menggelar rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan bala bantuan besar. Sebanyak lebih dari 60.000 personel gabungan dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Pemadam Kebakaran, hingga relawan daerah diterjunkan dalam operasi darat. Pengerahan kekuatan operasional skala besar ini difokuskan penuh pada penanggulangan titik api di dua provinsi prioritas utama, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. (sumber : mediaindonesia.com , 13 Oktober 2026) Cek videonya ! #karhutla #kalteng #DLH #kemenhut #rajajuliantoni #fypシ #videoviral #berita - @oneminutenews.id