Kalau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa selesai hanya dengan melihat titik api dari kejauhan, mungkin kunjungan pejabat selama satu setengah jam sudah cukup. Masalahnya, karhutla di Kotawaringin Timur (Kotim) tidak sesederhana itu. Wakil Bupati Kotim Irawati berharap kunjungan Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni ke daerah tersebut tidak berhenti sebagai agenda meninjau lokasi kebakaran. Ia meminta waktu kunjungan diperpanjang agar pemerintah pusat bisa melihat langsung persoalan yang dihadapi petugas di lapangan. Irawati mengatakan berdasarkan agenda yang diterimanya, waktu kunjungan Menhut di Kotim hanya sekitar satu setengah jam. Karena itu, dia meminta melalui Daops Manggala Agni agar ada tambahan waktu untuk menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan. “Kami ingin menyampaikan kondisi di lapangan, bagaimana kami memadamkan karhutla, termasuk lokasi-lokasi yang membutuhkan penanganan ekstra,” kata Irawati menjelang kedatangan Menhut, Selasa (13/10/2026). Menurut Irawati, ada sejumlah titik yang layak menjadi perhatian Menhut. Salah satunya Kecamatan Seranau yang memiliki kawasan gambut cukup luas, selain kawasan hutan dan perkebunan. Kombinasi lahan gambut dan vegetasi tersebut membuat kebakaran tidak gampang ditaklukkan. Api bisa saja terlihat padam di permukaan, tetapi persoalan belum tentu selesai di bawahnya. Selain Seranau, Irawati meminta perhatian terhadap kebakaran di kawasan Camba 1. Pemadaman di lokasi tersebut bahkan berlangsung sejak siang hingga sekitar pukul 00.30 WIB. Namun, api belum sepenuhnya padam. “Selain Seranau, kebakaran di kawasan Camba 1 juga masih memerlukan penanganan. Pemadaman di lokasi itu berlangsung sejak siang hingga pukul 00.30 WIB, tetapi api belum sepenuhnya padam. Dua regu kembali dikerahkan untuk melanjutkan pemadaman,” ungkapnya. Pemkab Kotim juga menyiapkan opsi lokasi peninjauan lain di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. Lokasi tersebut dipertimbangkan apabila rombongan Menhut menginginkan titik yang lebih dekat dengan hotel. Namun, Irawati berharap pilihan lokasi tidak semata-mata berdasarkan jarak tempuh. Ia ingin rombongan Menhut datang ke titik yang memang membutuhkan penanganan serius sehingga persoalan yang selama ini dihadapi petugas bisa terlihat langsung. Pemkab Kotim, kata Irawati, tetap melakukan pemadaman dengan sumber daya yang tersedia. Masalahnya, luas lahan gambut dan tingkat kesulitan di sejumlah lokasi membuat kemampuan daerah memiliki batas. Karena itu, bantuan pemerintah pusat dinilai masih sangat dibutuhkan. Kebutuhannya bukan cuma tambahan personel. Pemkab juga membutuhkan sarana dan prasarana pemadaman, alat pelindung diri (APD) untuk relawan, hingga tambahan anggaran penanganan karhutla. Irawati berharap kunjungan Menhut bisa menghasilkan sesuatu yang lebih konkret daripada sekadar dokumentasi pejabat berdiri di dekat lokasi kebakaran. Ia ingin berbagai kendala daerah menjadi bahan pemerintah pusat untuk menyusun solusi jangka panjang, terutama dalam menangani kebakaran di kawasan gambut. Sebab, menurut dia, penanganan karhutla semestinya tidak hanya sibuk ketika api sudah muncul. Pencegahan dan penguatan kapasitas daerah juga perlu dipikirkan. Dalam kesempatan tersebut, Irawati juga menyinggung usulan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) agar karhutla ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional. Usulan tersebut diharapkan dapat disampaikan langsung kepada Menhut melalui perwakilan HMI yang nantinya ikut berkomunikasi dengan pemerintah pusat.amun, Irawati menegaskan bahwa peningkatan status tersebut masih sebatas usulan. Belum ada keputusan pemerintah mengenai status karhutla sebagai bencana nasional. Setidaknya, kedatangan Menhut ke Kotim membuka kesempatan bagi daerah untuk menyampaikan apa yang selama ini mungkin sulit terlihat dari meja rapat: bahwa memadamkan api di atas gambut bukan sekadar perkara menyiram air. #irawati #rajajuliantoni #karhutla #pemkabkotim #radarsampit - @radarsampit_official01