@sulawesipos: JAKARTA - Kementerian Pertanian dinilai menjadi satu-satunya kementerian yang menunjukkan kinerja menonjol menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyampaikan penilaian itu di tengah sorotan terhadap kondisi ekonomi, penegakan hukum, dan sejumlah kementerian serta lembaga yang dinilai perlu dievaluasi. Emrus menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut dia, pemerintah perlu menghadirkan hasil yang lebih nyata dalam menjawab persoalan publik selama hampir dua tahun masa kerja. “Menteri yang bagus kinerjanya belum tampak, kecuali Kementerian Pertanian. Karena itu, satu-satunya kementerian yang bagus kinerjanya hanya Kementerian/Menteri Pertanian. Yang lain tidak ada yang menonjol, harus dievaluasi,” kata Emrus, Selasa (13/10/2026), sebagaimana dikutip dari Tribunnews. Penilaian tersebut merupakan pandangan Emrus, bukan audit resmi atas seluruh kinerja kementerian. Ia menyebut evaluasi perlu dilakukan dengan melihat hasil kerja nyata setiap kementerian dan lembaga, bukan hanya keberlangsungan program atau aktivitas pemerintahan. Di bidang ekonomi, Emrus menyoroti kondisi perekonomian yang menurutnya masih ditopang utang yang terus bertambah. Persoalan ekonomi tersebut disebutnya menjadi salah satu hal yang memengaruhi penilaian umum terhadap kinerja pemerintahan. Selain ekonomi, Emrus menilai penegakan hukum masih menyisakan banyak masalah. Ia juga menyinggung polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi perhatian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. *Kementerian dan Lembaga yang Diminta Dievaluasi* Emrus menyebut Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, serta Badan Gizi Nasional sebagai kementerian dan lembaga yang perlu mendapat perhatian. Evaluasi, menurut Emrus, diperlukan untuk memastikan kementerian dan lembaga menjalankan tugas sesuai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia mengaitkan evaluasi tersebut dengan kebutuhan menghadirkan kebijakan yang menghasilkan dampak nyata. Pernyataan itu disampaikan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Masa dua tahun tersebut menjadi momentum untuk menilai arah kerja kabinet, efektivitas program, serta kemampuan pemerintah menjawab persoalan ekonomi dan hukum.

SulawesiPos

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 14 October 2026 08:16:39 GMT