@katadatacoid: Ekonom senior Segara Research Institute, YB Kadarusman, menilai implementasi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia perlu mempertimbangkan ketepatan waktu dengan melihat kondisi ekonomi makro saat ini. Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk “Sertifikasi Halal dan Label Non Halal: Menambah Nilai atau Beban Baru Ekonomi?” pada Rabu (14/10). “Sehingga tadi kalau saya bisa sampaikan, tadi terutama fokus dari pendekatan saya itu adalah mengenai timing. Dari implementasi kewajiban produk halal ini ya, terutama tadi terkait dengan kondisi ekonomi makro saat ini,” kata Kadarusman. Menurut dia, di tengah kondisi ekonomi makro saat ini, sertifikasi halal berpotensi menambah biaya usaha, sementara manfaatnya bagi ekspansi UMKM dan akses pasar ekspor global belum dapat dipastikan. Salah satu tantangan dalam merealisasikan manfaat tersebut adalah pengakuan sertifikasi halal antarnegara melalui mutual recognition agreement (MRA), yang dalam praktiknya tidak selalu berjalan mudah. "Apakah kalau produk itu sudah dinyatakan halal di Indonesia, maka kaalau itu di ekspor ke Malaysia atau Thailand itu otomatis (halal)? Tidak harus ada penilaian ulang lagi oleh Thailand maupun Malaysia? Seringkali prakteknya enggak seperti itu," ujarnya. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penundaan atau masa transisi penerapan kewajiban sertifikasi halal, agar implementasinya tidak menambah tekanan terhadap perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi makro saat ini. Kreator Konten: E. Lintang Editor: Ahmad Islamy #SertifikasiHalal #Katadatacoid #KalauBicaraPakaiData

katadata.co.id

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 14 October 2026 09:46:48 GMT