@beritaborneo.co.id: Ketapang — Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda Kabupaten Ketapang menyampaikan pernyataan sikap kepada DPRD Kabupaten Ketapang pada Rabu, 14 Oktober 2026. Mereka mendesak DPRD agar mengambil langkah konkret dalam menyikapi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, serta dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Ketapang. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menilai persoalan kelangkaan BBM dan karhutla membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan lembaga legislatif. DPRD Kabupaten Ketapang diminta menjalankan fungsi pengawasan secara tegas terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan Jobber Ketapang. Aliansi juga mendesak DPRD Kabupaten Ketapang untuk segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan melibatkan pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan mengenai penyebab kelangkaan BBM, distribusi, serta langkah konkret dalam mengatasi antrean panjang di SPBU. Selain itu, DPRD diminta mengawal usulan penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang kepada Pertamina agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara memadai. Aliansi menegaskan bahwa persoalan distribusi dan ketersediaan BBM harus ditangani secara serius, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Desak Evaluasi Pimpinan Jobber Ketapang Tidak hanya menyoroti persoalan kelangkaan BBM, Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda Ketapang juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan kinerja Jobber Ketapang. Mereka meminta agar pimpinan Jobber Ketapang dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila hasil pemeriksaan menemukan kelalaian atau kegagalan dalam menjalankan tugas. Tuntutan tersebut, menurut aliansi, perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan berdasarkan bukti. DPRD Kabupaten Ketapang didorong menggunakan kewenangan pengawasannya untuk meminta penjelasan dari pihak terkait serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas. Minta Pengawasan Anggaran Karhutla Selengkapnya di beritabrneo.co.id #ketapang #breakingnews #bbm #karhutla

BERITA BORNEO
BERITA BORNEO
Open In TikTok:
Region: ID
Wednesday 14 October 2026 11:34:25 GMT
1346
31
1
3

Music

Download

Comments

sozu_..89
Goku 💥 :
Kami bisa memahami apabila keterlambatan stok BBM disebabkan oleh kendala distribusi. Itu bisa kita maklumi. Namun, persoalan yang harus menjadi perhatian serius adalah ketika stok yang tersedia, meskipun hanya cukup untuk sekitar 2,5 hari, tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru lebih banyak dibeli oleh para pengantri yang sengaja mencari keuntungan dari situasi kelangkaan ini. Faktanya, keterlambatan distribusi ke wilayah Jomber dan di ketapang sudah terjadi sejak kemarin. Namun, sampai sekarang kondisi SPBU masih ramai antrean. Artinya, kita belum bisa mengatakan distribusi BBM sudah kembali normal. Yang menjadi persoalan, ketika BBM sulit didapat, sebagian penjual justru menikmati keuntungan besar. BBM yang dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp18.000 per liter tentu sangat memberatkan masyarakat. Bahkan, ketika terjadi keterlambatan pasokan, ada POM Mini yang justru tutup, lalu kembali berjualan dengan harga tinggi setelah BBM mulai sulit didapat. Sementara itu, masyarakat biasa harus kehilangan banyak waktu untuk mengantre. Padahal, jika mengisi BBM secara penuh, kebutuhan kendaraan pribadi bisa mencukupi untuk beberapa hari. Berbeda dengan mereka yang diduga menjadikan antrean sebagai pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali BBM. Waktu masyarakat itu berharga. Para pekerja, pedagang, pembeli, pengemudi ojek online, dan pelaku UMKM seharusnya bisa menggunakan waktunya untuk bekerja dan mencari nafkah, bukan menghabiskan berjam-jam di antrean BBM. Lalu, apa solusinya? Pemerintah daerah harus berani mengambil langkah nyata. Ketapang memiliki sembilan SPBU, sehingga perlu dilakukan evaluasi apakah kapasitas dan distribusinya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengawasan juga harus diperketat agar BBM benar-benar sampai kepada konsumen yang membutuhkan, bukan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari kelangkaan. Pemerintah juga perlu menertibkan penjualan BBM eceran, termasuk POM Mini, melalui aturan harga dan perizinan yang jelas serta sesuai dengan ketentuan hukum.
2026-10-14 14:09:15
0
To see more videos from user @beritaborneo.co.id, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos


About