1. Home
  2. Detail

@umay_hah: #fyp #fypシ #umayhah4

umay_hah
umay_hah
Open In TikTok:
Region: ID
Friday 16 October 2026 08:33:28 GMT
253
18
0
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (0.41MB) No Watermark(HD) .mp4 (0.41MB) Watermark .mp4 (0.41MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @umay_hah, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

របៀបលុប Post & share នៅក្នុង Facebook ម្តងទាំងអស់ #lydaoneclick #oneclick #tip #facebook
របៀបលុប Post & share នៅក្នុង Facebook ម្តងទាំងអស់ #lydaoneclick #oneclick #tip #facebook
Hidden in the hills outside of Telluride #roadtrip #photographer #waterfall #telluride #nature
Hidden in the hills outside of Telluride #roadtrip #photographer #waterfall #telluride #nature
miss jakarta terutama jakpus 🫶🏻 #jakarta #fyp #kemayoran
miss jakarta terutama jakpus 🫶🏻 #jakarta #fyp #kemayoran
Berdasarkan pemberitaan Tempo, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat persentase masyarakat yang menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar turun dari 83% pada Oktober 2024 menjadi 47,7% pada Oktober 2026. Artinya, terjadi penurunan sebesar 35,3 poin persentase dalam dua tahun. Angka ini patut menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertanyaannya sederhana, tetapi penting: MENGAPA OPTIMISME MASYARAKAT MENURUN? APAKAH KEBIJAKAN PEMERINTAH SUDAH BENAR-BENAR MENJAWAB HARAPAN RAKYAT? Hasil survei bukan vonis akhir, tetapi penurunan persepsi publik ini layak dijadikan bahan evaluasi. APA YANG SEBENARNYA DIHARAPKAN RAKYAT? Rakyat tidak hanya membutuhkan janji dan slogan, tetapi perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok, daya beli, lapangan kerja, kesejahteraan, korupsi, dan penegakan hukum perlu mendapat perhatian serius. Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran. APAKAH KEHIDUPAN RAKYAT MENJADI LEBIH BAIK? KRITIK TERHADAP PEMERINTAH BUKAN TINDAKAN MELAWAN NEGARA! Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat, mengawasi pemerintahan, dan mengkritisi kebijakan publik sesuai hukum. Kritik bukan otomatis permusuhan atau tindakan melawan negara. Kritik yang sah dan bertanggung jawab merupakan bagian penting dari pengawasan kekuasaan. Pemerintah berwenang menjalankan kebijakan, tetapi tetap harus dievaluasi dan dimintai pertanggungjawaban. KEKUASAAN BUKAN CEK KOSONG. JABATAN BUKAN ALASAN UNTUK KEBAL TERHADAP KRITIK! LIMA HAL YANG PATUT DITAGIH MASYARAKAT! 1. EKONOMI: Apakah daya beli masyarakat membaik? Apakah harga kebutuhan pokok semakin terkendali? 2. LAPANGAN KERJA: Apakah kesempatan kerja semakin luas, pengangguran berkurang, dan kesejahteraan pekerja meningkat? 3. PENEGAKAN HUKUM: Apakah hukum berlaku adil tanpa tebang pilih? Apakah setiap orang memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum? 4. PEMBERANTASAN KORUPSI: Apakah penyalahgunaan kekuasaan ditindak secara konsisten tanpa pandang bulu? 5. AKUNTABILITAS PEMERINTAH: Apakah pemerintah terbuka terhadap kritik, transparan dalam penggunaan anggaran, dan bersedia memperbaiki kebijakan yang tidak efektif? Ini pertanyaan wajar dalam negara demokrasi. JANGAN HANYA MENGHITUNG PROGRAM, UKUR JUGA HASILNYA! Penurunan optimisme dari 83% menjadi 47,7% semestinya menjadi alarm evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah perlu menjawabnya dengan data terbuka, kebijakan terukur, dan hasil nyata. Kepercayaan publik dibangun melalui kinerja, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, bukan slogan. Survei harus dibaca objektif dengan memperhatikan metodologi, pertanyaan, responden, dan kondisi sosial-ekonomi. Penurunan optimisme tidak otomatis membuktikan seluruh kebijakan gagal atau ada pelanggaran hukum. Namun, perubahan persepsi yang signifikan tidak boleh diabaikan. Jadikan ini bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan. Evaluasi harus berujung pada perbaikan nyata JABATAN MEMBERIKAN KEWENANGAN. HUKUM MENETAPKAN BATAS. RAKYAT BERHAK MENGAWASI! Rakyat bukan hanya ingin mendengar janji, tetapi berhak menilai hasil kerja pemerintah. MENURUT ANDA, APA YANG PALING MENDESAK UNTUK DIBENAHI PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN? Ekonomi, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, atau penegakan hukum tanpa tebang pilih? Sampaikan pendapat di kolom komentar. Kritik boleh tajam, tetapi harus berdasarkan fakta, bukan fitnah. SUMBER REFERENSI: Tempo — Pemberitaan survei SMRC mengenai penilaian publik terhadap arah Indonesia. Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara — Penilaian publik terhadap arah Indonesia. #SMRC #Prabowo #PemerintahanPrabowo #SuaraRakyat #EdukasiHukum
Berdasarkan pemberitaan Tempo, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat persentase masyarakat yang menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar turun dari 83% pada Oktober 2024 menjadi 47,7% pada Oktober 2026. Artinya, terjadi penurunan sebesar 35,3 poin persentase dalam dua tahun. Angka ini patut menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertanyaannya sederhana, tetapi penting: MENGAPA OPTIMISME MASYARAKAT MENURUN? APAKAH KEBIJAKAN PEMERINTAH SUDAH BENAR-BENAR MENJAWAB HARAPAN RAKYAT? Hasil survei bukan vonis akhir, tetapi penurunan persepsi publik ini layak dijadikan bahan evaluasi. APA YANG SEBENARNYA DIHARAPKAN RAKYAT? Rakyat tidak hanya membutuhkan janji dan slogan, tetapi perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok, daya beli, lapangan kerja, kesejahteraan, korupsi, dan penegakan hukum perlu mendapat perhatian serius. Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran. APAKAH KEHIDUPAN RAKYAT MENJADI LEBIH BAIK? KRITIK TERHADAP PEMERINTAH BUKAN TINDAKAN MELAWAN NEGARA! Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat, mengawasi pemerintahan, dan mengkritisi kebijakan publik sesuai hukum. Kritik bukan otomatis permusuhan atau tindakan melawan negara. Kritik yang sah dan bertanggung jawab merupakan bagian penting dari pengawasan kekuasaan. Pemerintah berwenang menjalankan kebijakan, tetapi tetap harus dievaluasi dan dimintai pertanggungjawaban. KEKUASAAN BUKAN CEK KOSONG. JABATAN BUKAN ALASAN UNTUK KEBAL TERHADAP KRITIK! LIMA HAL YANG PATUT DITAGIH MASYARAKAT! 1. EKONOMI: Apakah daya beli masyarakat membaik? Apakah harga kebutuhan pokok semakin terkendali? 2. LAPANGAN KERJA: Apakah kesempatan kerja semakin luas, pengangguran berkurang, dan kesejahteraan pekerja meningkat? 3. PENEGAKAN HUKUM: Apakah hukum berlaku adil tanpa tebang pilih? Apakah setiap orang memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum? 4. PEMBERANTASAN KORUPSI: Apakah penyalahgunaan kekuasaan ditindak secara konsisten tanpa pandang bulu? 5. AKUNTABILITAS PEMERINTAH: Apakah pemerintah terbuka terhadap kritik, transparan dalam penggunaan anggaran, dan bersedia memperbaiki kebijakan yang tidak efektif? Ini pertanyaan wajar dalam negara demokrasi. JANGAN HANYA MENGHITUNG PROGRAM, UKUR JUGA HASILNYA! Penurunan optimisme dari 83% menjadi 47,7% semestinya menjadi alarm evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah perlu menjawabnya dengan data terbuka, kebijakan terukur, dan hasil nyata. Kepercayaan publik dibangun melalui kinerja, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, bukan slogan. Survei harus dibaca objektif dengan memperhatikan metodologi, pertanyaan, responden, dan kondisi sosial-ekonomi. Penurunan optimisme tidak otomatis membuktikan seluruh kebijakan gagal atau ada pelanggaran hukum. Namun, perubahan persepsi yang signifikan tidak boleh diabaikan. Jadikan ini bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan. Evaluasi harus berujung pada perbaikan nyata JABATAN MEMBERIKAN KEWENANGAN. HUKUM MENETAPKAN BATAS. RAKYAT BERHAK MENGAWASI! Rakyat bukan hanya ingin mendengar janji, tetapi berhak menilai hasil kerja pemerintah. MENURUT ANDA, APA YANG PALING MENDESAK UNTUK DIBENAHI PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN? Ekonomi, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, atau penegakan hukum tanpa tebang pilih? Sampaikan pendapat di kolom komentar. Kritik boleh tajam, tetapi harus berdasarkan fakta, bukan fitnah. SUMBER REFERENSI: Tempo — Pemberitaan survei SMRC mengenai penilaian publik terhadap arah Indonesia. Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara — Penilaian publik terhadap arah Indonesia. #SMRC #Prabowo #PemerintahanPrabowo #SuaraRakyat #EdukasiHukum
background 😭🤎 #viral #viwesproblem😭 #foryoupage❤️❤️ #fypシ゚ #viwesproblem😭
background 😭🤎 #viral #viwesproblem😭 #foryoupage❤️❤️ #fypシ゚ #viwesproblem😭
#فارس_عباد #قران #قران_كريم_بصوت_جميل #تلاوه_خاشعه
#فارس_عباد #قران #قران_كريم_بصوت_جميل #تلاوه_خاشعه

About

Legal