@tribunnews: Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menyampaikan kekecewaan mendalam atas pernyataan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang mengklaim hukuman di peradilan militer jauh lebih keras ketimbang peradilan umum pada Jumat (16/10/2026). Hussein menegaskan temuan riset Imparsial justru membantah klaim tersebut dan meminta Maruli menghentikan apologi yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi hukum. Kritik tajam ini dilayangkan menyusul amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan perombakan total serta penataan ulang Undang-Undang Peradilan Militer. Imparsial mendesak jajaran pimpinan TNI serta peradilan militer untuk segera mempersiapkan langkah korektif guna mematuhi keputusan konstitusi secara mutlak. Sebelumnya, Maruli yang baru dilantik menyebut peradilan militer memiliki aturan penindakan yang ketat, termasuk rekam jejak vonis seumur hidup bagi prajurit pelanggar pidana umum. Perdebatan ini kian mempertegas pentingnya transparansi serta kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Bagaimana pandangan Anda melihat urgensi reformasi UU Peradilan Militer pasca-putusan Mahkamah Konstitusi ini? #Imparsial #MaruliSimanjuntak #PeradilanMiliter #PutusanMK

Tribunnews

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 16 October 2026 10:00:14 GMT