@pml.n.official1: بیوٹی فکیشن کیا لاہور کا حق ہے؟ کیا ایک خوبصورت ساہیوال، خوبصورت پاکپتن، کیا وہ خوبصورت اوکاڑہ، کیا وہ ان میں رہنے والوں کا حق نہیں ہے؟ آپ باہر نکلیں تو آپ کی سڑکیں بنی ہوں۔ آپ کے بازار خوبصورت ہوں۔ آپ کے پارکس خوبصورت ہوں۔ آپ کو ایک اچھا لگے باہر نکل کے

PMLN OFFICIAL
PMLN OFFICIAL
Open In TikTok:
Region: PK
Friday 16 October 2026 10:47:19 GMT
6263
730
61
22

Music

Download

Comments

talha2582
Talha :
::ہمیں زمین پر نہی مل رہی لوگ آسمانوں میں لے رہے ہیں😭
2026-10-16 10:52:50
7
incomectfoji
🇵🇰❣️🫶 inconetfoji 😘🇵🇰🔥 :
sahiwal miss you 🥺
2026-10-16 12:03:06
0
user9461046721186
ya collection :
> "Respected Ma'am, you have kindly introduced Rasool University in Mandi Bahauddin. I would humbly request you to please make the attendance policy more flexible. I am keen to continue my studies, but the strict attendance requirement makes it impossible for me. Kindly take necessary action in this regard."
2026-10-16 14:33:35
0
its_sameer19
𝙈𝙪𝙝𝙖𝙢𝙢𝙖𝙙 𝙎𝙖𝙢𝙚𝙚𝙧. :
apka apna b haq ha[Tears of joy]
2026-10-16 10:52:58
1
rofianullah804
ᑭrofessor🃏⑧⓪④🃏 :
imran
2026-10-16 10:58:03
4
user737379292982739303
user737379292982739303 :
Imran Khan ❤️❤️❤️
2026-10-16 13:58:08
1
nomibutt2020
Nomi Butt :
پنڈی میں لوگ پانی کو ترس رہے ہیں اور یہ حکمران بنیادی حقوق چھوڑ کر فضول کاموں میں پیسہ لگا رہے ہیں۔
2026-10-16 11:06:29
1
amshery._
𝘽𝙡𝙖𝙘𝙠 𝙗𝙚𝙧𝙧𝙮 🕷️ :
Comments bhe deka karay logo ka pyaar milta hay
2026-10-16 10:58:22
3
haroon.sial699
HS :
very good 😊😊😊
2026-10-16 11:47:30
1
syedumairbukhari31
سید عمیر╾━╤デ╦︻ :
Maryam Nawaz sharif zinda bad
2026-10-16 10:49:33
0
ejaz__jani_
🇿ᴬᴿᴳᴼ⚡️804 :
2026-10-16 10:52:07
2
adnanahmadkhan44
A L E E M BOOT HOUSE :
Great Leader Nawaz sharif
2026-10-16 13:42:39
0
khan_user171m3g
Nasir Khan :
آپکی گورنمنٹ میں نوجوان جہاز کے خواب دیکھ رہے ہیں😂
2026-10-16 14:25:37
0
nawab.hassan.abbasi555
N. A. W. A. B ✅ :
2026-10-16 13:12:55
0
rofianullah804
ᑭrofessor🃏⑧⓪④🃏 :
2026-10-16 10:57:34
2
ejaz__jani_
🇿ᴬᴿᴳᴼ⚡️804 :
2026-10-16 10:52:01
2
sajan.sajan0319
Sajan Sajan :
2026-10-16 14:00:26
0
salarxai804
🅢🅐🅛🅐🅡🅧🅐🅘 :
2026-10-16 10:54:17
0
ranaabdulwahab1233
Syco Rana😈☠️ :
pmln zindabad
2026-10-16 10:55:15
0
asadali_113
Asad chandia :
2026-10-16 11:15:59
0
rafiullah0860
Rafiullah :
2026-10-16 11:38:42
0
ghulam.badshah24
Ghulam badshah :
⚘🌌⚘🌷🇵🇰⚘👰🏻🌷⚘🕊
2026-10-16 13:29:27
0
yasir.baloch0956
yasir baloch :
2026-10-16 11:00:29
0
shanibrand826
اللہ یا ر لنگا ہ قبو لہ :
2026-10-16 10:49:55
0
To see more videos from user @pml.n.official1, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

ASN GERUDUK POLDA GORONTALO, DEMI KEADILAN ATAU KEPENTINGAN KEKUASAAN? Narasumber : MOH SAHRUL LAKORO, SH (Ketua Bidang Organisasi & Kaderisasi DPN PERMAHI)  Demonstrasi merupakan hak konstitusional. Namun, ketika ASN Pemerintah Kota Gorontalo turun ke Polda untuk menyuarakan tuntutan yang berkaitan dengan persoalan hukum Wali Kota, Adhan Dambea, publik berhak mengajukan pertanyaan kritis, apakah birokrasi benar-benar berdiri sebagai institusi profesional, atau justru berisiko dipersepsikan sebagai barisan pendukung kepentingan pribadi pejabat? Kami tidak mempersoalkan hak ASN untuk menyampaikan pendapat. Yang harus dijelaskan adalah apakah partisipasi tersebut berlangsung secara sukarela, tanpa tekanan struktural, tanpa penyalahgunaan fasilitas negara, dan tanpa mengganggu pelayanan publik. Wali Kota tidak cukup hanya berlindung di balik dalih bahwa demonstrasi berlangsung di luar jam kerja. Di luar jam kantor bukan berarti di luar tanggung jawab hukum dan etika pemerintahan. Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana aksi tersebut diorganisasi dan apakah terdapat keterlibatan struktur kedinasan. Dalam negara hukum, perkara tidak boleh dihentikan karena tekanan massa, tetapi juga tidak boleh dilanjutkan secara sewenang-wenang. Jika terdapat dugaan kriminalisasi, buktikan melalui mekanisme hukum. Jika terdapat dugaan pelanggaran, periksa berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku. Karena itu, kami mendorong pemeriksaan yang objektif terhadap dugaan pengerahan ASN, penggunaan fasilitas negara, dan kemungkinan gangguan pelayanan publik tanpa terlebih dahulu menganggap peserta atau pejabat tertentu bersalah. Pertanyaan mendasarnya sederhana ketika kepala daerah menghadapi persoalan hukum, apakah birokrasi tetap menjadi pelayan masyarakat, atau justru berisiko terseret ke dalam kepentingan personal penguasanya? Pertanyaan ini bukan vonis. Ini adalah tuntutan transparansi. Sebab, jabatan adalah amanah, ASN bukan alat kekuasaan, dan hukum tidak boleh tunduk kepada siapa pun. #song #foryou #viral
ASN GERUDUK POLDA GORONTALO, DEMI KEADILAN ATAU KEPENTINGAN KEKUASAAN? Narasumber : MOH SAHRUL LAKORO, SH (Ketua Bidang Organisasi & Kaderisasi DPN PERMAHI) Demonstrasi merupakan hak konstitusional. Namun, ketika ASN Pemerintah Kota Gorontalo turun ke Polda untuk menyuarakan tuntutan yang berkaitan dengan persoalan hukum Wali Kota, Adhan Dambea, publik berhak mengajukan pertanyaan kritis, apakah birokrasi benar-benar berdiri sebagai institusi profesional, atau justru berisiko dipersepsikan sebagai barisan pendukung kepentingan pribadi pejabat? Kami tidak mempersoalkan hak ASN untuk menyampaikan pendapat. Yang harus dijelaskan adalah apakah partisipasi tersebut berlangsung secara sukarela, tanpa tekanan struktural, tanpa penyalahgunaan fasilitas negara, dan tanpa mengganggu pelayanan publik. Wali Kota tidak cukup hanya berlindung di balik dalih bahwa demonstrasi berlangsung di luar jam kerja. Di luar jam kantor bukan berarti di luar tanggung jawab hukum dan etika pemerintahan. Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana aksi tersebut diorganisasi dan apakah terdapat keterlibatan struktur kedinasan. Dalam negara hukum, perkara tidak boleh dihentikan karena tekanan massa, tetapi juga tidak boleh dilanjutkan secara sewenang-wenang. Jika terdapat dugaan kriminalisasi, buktikan melalui mekanisme hukum. Jika terdapat dugaan pelanggaran, periksa berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku. Karena itu, kami mendorong pemeriksaan yang objektif terhadap dugaan pengerahan ASN, penggunaan fasilitas negara, dan kemungkinan gangguan pelayanan publik tanpa terlebih dahulu menganggap peserta atau pejabat tertentu bersalah. Pertanyaan mendasarnya sederhana ketika kepala daerah menghadapi persoalan hukum, apakah birokrasi tetap menjadi pelayan masyarakat, atau justru berisiko terseret ke dalam kepentingan personal penguasanya? Pertanyaan ini bukan vonis. Ini adalah tuntutan transparansi. Sebab, jabatan adalah amanah, ASN bukan alat kekuasaan, dan hukum tidak boleh tunduk kepada siapa pun. #song #foryou #viral

About