@tribunnews: Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, menilai polemik ijazah digunakan untuk mencegah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2029. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat. Namun, MK menilai tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Meski begitu, kini muncul isu pemakzulan terhadap Gibran setelah adanya putusan MK. Muradi menyebut polemik ijazah ini dipandang sebagai "kuncian" politik untuk mencegah Gibran maju pada Pilpres 2029 mendatang. Selain membatasi langkah Gibran, isu ini dinilai untuk membatasi ruang gerak keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kancah politik nasional. "Kalau saya nangkap keduanya justru kemudian melihat ini sebagai satu kuncian untuk tidak untuk membuat Gibran tidak lagi bisa maju di 2029," ujarnya dalam program Tribunnews On Focus, Kamis (15/10/2026). #Ijazah #GibranRakabumingRaka #Pilpres2029 #PDIP #Muradi

Tribunnews

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 16 October 2026 15:08:59 GMT