@saso.ilyas7: #fyp #تصويري_احترافي_الاجواء👌🏻🕊😴 #شعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #إكسبلور

📮𝐈𝐋𝐘𝐀𝐒𝐒 || إِلـيــاس 🥇
📮𝐈𝐋𝐘𝐀𝐒𝐒 || إِلـيــاس 🥇
Open In TikTok:
Region: DZ
Monday 19 October 2026 05:51:07 GMT
4843
574
8
5

Music

Download

Comments

lislshfzu1
☆«N,B»♡ :
واش معناها هادي
2026-10-19 09:04:01
1
siradg08
🦁SIR🪶ADG🦁 :
من لغبينة 😮‍💨❤️
2026-10-19 06:08:33
1
adam___________16
ADAM___DZ :
2026-11-11 11:09:02
0
abdou59663
الزعيم الايطالي 🇮🇹 :
[مؤثر][مؤثر]
2026-10-19 11:32:37
1
jiuto51
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 :
💔
2026-10-19 11:19:03
1
dragon_ball_super_1
IBRAHIM_L3ziz_5K🖤 :
❤️❤️❤️
2026-10-19 18:55:13
1
ayuobayuob2824
Ayuob Ayuob :
🥰🥰🥰
2026-10-29 15:41:23
0
To see more videos from user @saso.ilyas7, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

𝙎𝘼𝙃 𝙋𝙚𝙣𝙮𝙞𝙩𝙖𝙖𝙣 𝙏𝙖𝙣𝙖𝙝 9 𝙃𝙚𝙠𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙈𝙞𝙡𝙞𝙠 𝙆𝙚𝙢𝙚𝙣𝙠𝙪𝙢𝙝𝙖𝙢 𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙆𝙚𝙟𝙖𝙩𝙞 𝙉𝙏𝙏, 𝙋𝙧𝙖𝙥𝙚𝙧𝙖𝙙𝙞𝙡𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙡𝙪𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙆𝙤𝙣𝙖𝙮 𝘿𝙞𝙩𝙤𝙡𝙖𝙠 Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada Senin (30/6/2025) telah menggelar sidang pembacaan putusan praperadilan atas permohonan yang diajukan oleh Marthen S. Konay. Dalam amar putusannya, Hakim Praperadilan menolak seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pemohon, melalui kuasa hukum Fransisco Bessie, S.H., M.H., Dr. Yanto Ekon, dan Dr. Melkianus Ndaomanu, mendalilkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah karena objek sita dianggap milik pribadi berdasarkan putusan perdata. Namun, dalam proses persidangan terungkap bahwa bidang tanah yang disita ternyata merupakan tanah milik negara yang telah terdaftar sebagai Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sepanjang proses persidangan, pemohon tidak pernah mengajukan bukti pembanding terhadap sertifikat hak pakai yang diajukan oleh termohon. Hal ini memperkuat keyakinan hakim bahwa penyitaan tersebut memiliki dasar hukum yang sah. Kuasa hukum pemohon sebelumnya telah menghadirkan dua ahli, yakni ahli hukum pidana Rian Frits Kapitan, S.H., M.H., dan ahli hukum perdata Husni Kusumadinata, S.H., M.H. Namun keterangan para ahli tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam putusannya. Kuasa hukum termohon dari Kejaksaan Tinggi NTT terdiri dari Silvianus Nanggus, S.H., Alfredo Manullang, S.H., M.H., Jacky Franklin Lomi, S.H., Lutfi Kusumo Akbar, S.H., dan Yohanes Atarona Kadus, S.H., M.Hum. Dalam pertimbangannya, hakim juga menegaskan bahwa seluruh surat dan izin penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tetap sah secara hukum selama disertai dengan cap atau stempel lembaga. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan merupakan unsur pimpinan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan administratif dan yudisial. Putusan ini menegaskan legitimasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT dan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap tindakan penyitaan sebagai bagian dari penegakan hukum. #fypシ゚ #nttpride🏝🔥 #ntt #fyp #kupangtiktok #viralntt #kupangntt💯🔥 #kupangviral #nttpride🏝🔥fypシviral #nttpride🏝🔥kupangntt💯
𝙎𝘼𝙃 𝙋𝙚𝙣𝙮𝙞𝙩𝙖𝙖𝙣 𝙏𝙖𝙣𝙖𝙝 9 𝙃𝙚𝙠𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙈𝙞𝙡𝙞𝙠 𝙆𝙚𝙢𝙚𝙣𝙠𝙪𝙢𝙝𝙖𝙢 𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙆𝙚𝙟𝙖𝙩𝙞 𝙉𝙏𝙏, 𝙋𝙧𝙖𝙥𝙚𝙧𝙖𝙙𝙞𝙡𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙡𝙪𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙆𝙤𝙣𝙖𝙮 𝘿𝙞𝙩𝙤𝙡𝙖𝙠 Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada Senin (30/6/2025) telah menggelar sidang pembacaan putusan praperadilan atas permohonan yang diajukan oleh Marthen S. Konay. Dalam amar putusannya, Hakim Praperadilan menolak seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pemohon, melalui kuasa hukum Fransisco Bessie, S.H., M.H., Dr. Yanto Ekon, dan Dr. Melkianus Ndaomanu, mendalilkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah karena objek sita dianggap milik pribadi berdasarkan putusan perdata. Namun, dalam proses persidangan terungkap bahwa bidang tanah yang disita ternyata merupakan tanah milik negara yang telah terdaftar sebagai Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sepanjang proses persidangan, pemohon tidak pernah mengajukan bukti pembanding terhadap sertifikat hak pakai yang diajukan oleh termohon. Hal ini memperkuat keyakinan hakim bahwa penyitaan tersebut memiliki dasar hukum yang sah. Kuasa hukum pemohon sebelumnya telah menghadirkan dua ahli, yakni ahli hukum pidana Rian Frits Kapitan, S.H., M.H., dan ahli hukum perdata Husni Kusumadinata, S.H., M.H. Namun keterangan para ahli tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam putusannya. Kuasa hukum termohon dari Kejaksaan Tinggi NTT terdiri dari Silvianus Nanggus, S.H., Alfredo Manullang, S.H., M.H., Jacky Franklin Lomi, S.H., Lutfi Kusumo Akbar, S.H., dan Yohanes Atarona Kadus, S.H., M.Hum. Dalam pertimbangannya, hakim juga menegaskan bahwa seluruh surat dan izin penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tetap sah secara hukum selama disertai dengan cap atau stempel lembaga. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan merupakan unsur pimpinan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan administratif dan yudisial. Putusan ini menegaskan legitimasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT dan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap tindakan penyitaan sebagai bagian dari penegakan hukum. #fypシ゚ #nttpride🏝🔥 #ntt #fyp #kupangtiktok #viralntt #kupangntt💯🔥 #kupangviral #nttpride🏝🔥fypシviral #nttpride🏝🔥kupangntt💯

About