@kompastv_jateng: KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan jemput paksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Pernyataan itu disampaikan KPK usai dua kali Nusron tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikat tanah di Kementerian ATR/BPN, yang menyeret empat orang kepercayaannya. Upaya jemput paksa terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan dilakukan jika surat yang diberikan Nusron dianggap tak wajar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan mantan pengurus Partai Golkar itu mangkir dalam dua panggilan penyidik di kasus dugaan suap pengurusan sertifikat tanah. Namun, pada panggilan pemeriksaan sebagai saksi, Nusron beralasan ada kegiatan dinas yang berbenturan dengan jadwal pemeriksaan. Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati setiap proses hukum yang tengah dilakukan. Ia pun berkomitmen mendukung penuh proses hukum sedang ditangani KPK. Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berjanji akan menghormati dan mengikuti proses hukum terkait kasus suap yang menyeret sejumlah anak buah dan orang kepercayaan sebagai tersangka kasus suap HGB Summarecon Bogor. Kini, KPK tengah menganalisis surat yang dilayangkan Nusron Wahid yang absen dalam pemanggilan pemeriksaan kedua sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Selengkapnya di Youtube KompasTV Jateng #nusronwahid #kpk #atrbpn #beritaterkini #tiktokberita

KOMPASTV_JATENG

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 19 October 2026 10:53:01 GMT