Kabar mengenai penutupan 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memunculkan pertanyaan mendasar tentang keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apabila angka tersebut benar dan terverifikasi, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka alasan penutupan, kondisi keuangan program, serta dampaknya terhadap penerima manfaat. Publik berhak mengetahui apakah kebijakan ini masih berjalan sesuai tujuan awal atau justru menghadapi persoalan struktural dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Pertanyaannya sederhana: jika ribuan unit pelayanan harus ditutup, apakah pemerintah masih memiliki alasan kuat untuk mempertahankan program MBG dalam bentuknya sekarang? Dalam perspektif ekonomi publik, kebijakan sosial tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat. Efektivitas program harus diukur melalui perbandingan antara biaya, hasil, pemerataan manfaat, serta konsekuensi terhadap prioritas pembangunan lainnya. Anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang efektif apabila pengawasan lemah, distribusi tidak merata, dan pelaksanaan menghadapi masalah berulang. Pemerintah juga harus menjelaskan apakah penutupan SPPG disebabkan persoalan anggaran, pelanggaran standar operasional, masalah kualitas makanan, ketidaksesuaian administrasi, atau evaluasi kinerja. Tanpa data yang transparan, masyarakat tidak dapat membedakan antara penutupan sementara, penghentian operasional karena pelanggaran, dan pengurangan kapasitas akibat tekanan fiskal. Di tengah tuntutan efisiensi belanja negara, keberlanjutan MBG perlu diuji secara objektif. Pemerintah memiliki kewajiban membandingkan program ini dengan alternatif kebijakan lain, seperti penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan fasilitas pendidikan, bantuan pangan bagi keluarga miskin, serta peningkatan kesejahteraan petani lokal. Setiap rupiah uang publik harus menghasilkan manfaat sosial yang terukur. Lebih jauh, program berskala nasional membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Pengadaan bahan pangan, penetapan harga, standar gizi, keamanan makanan, dan pertanggungjawaban pengelola harus dapat diaudit. Jika ditemukan penyimpangan, pemerintah wajib melakukan koreksi berdasarkan bukti, bukan sekadar mempertahankan citra keberhasilan program. Karena itu, penghentian MBG secara menyeluruh layak dipertimbangkan apabila evaluasi independen membuktikan bahwa program tersebut tidak efektif, tidak berkelanjutan secara fiskal, atau gagal memenuhi standar keamanan dan akuntabilitas. Pemerintah tidak seharusnya menjadikan besarnya investasi yang telanjur dikeluarkan sebagai alasan untuk terus membiayai kebijakan yang tidak memberikan hasil sepadan. Pada akhirnya, anggaran negara bukan instrumen pencitraan politik, melainkan amanat konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika MBG terbukti membebani keuangan negara tanpa manfaat yang proporsional, menghentikannya dan mengalihkan anggaran kepada kebijakan yang lebih tepat sasaran merupakan pilihan yang rasional. Tutup saja MBG jika memang gagal memenuhi tujuannya. Rakyat membutuhkan kebijakan yang efektif, bukan program yang dipertahankan hanya karena gengsi politik. #fyp #fypppppppppppppppppppp #mbg #stopmbg - @dignity.idn