@ketutadiadvokatmediator: UJIAN SIM DI POLRESTABES BANDUNG: MENGUJI KEMAMPUAN MENGEMUDI ATAU MENGUJI KESABARAN MASYARAKAT? Ada sebuah persoalan menarik yang patut menjadi perhatian dan bahan evaluasi pelayanan publik di Polrestabes Bandung. Seorang pemohon SIM mengikuti ujian simulator mengemudi. Sudah berkali-kali mencoba, tetapi tetap dinyatakan tidak lulus. Yang menarik, setelah beberapa kali gagal, pemohon justru diarahkan untuk mencari sertifikat kelulusan kursus mengemudi mobil dari lembaga yang direkomendasikan oleh pihak kepolisian. Pertanyaannya: Pertama, apakah sertifikat kursus mengemudi tersebut merupakan persyaratan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau sekadar alternatif pembinaan bagi pemohon yang belum lulus? Kedua, mengapa harus lembaga kursus mengemudi yang direkomendasikan oleh polisi? Apakah masyarakat bebas memilih lembaga kursus lain yang memenuhi ketentuan? Ketiga, apakah terdapat hubungan kepentingan atau kerja sama tertentu antara penyelenggara kursus mengemudi dengan oknum petugas pelayanan SIM? Keempat, apakah sertifikat tersebut menjamin kelulusan, atau pemohon tetap wajib mengikuti dan lulus ujian sesuai prosedur? Saya, Dr. I Ketut Adi Purnama, S.Pd., S.H., M.H., C.M.C., Kombes Pol. (Purn.), sebagai mantan anggota Polri, akademisi, dan praktisi hukum, berpandangan bahwa ujian SIM harus benar-benar menjadi instrumen pengujian kompetensi dan keselamatan berlalu lintas, bukan membuka peluang munculnya beban biaya tambahan yang tidak transparan bagi masyarakat. Saya tidak sedang menuduh adanya praktik penyimpangan. Namun, setiap prosedur pelayanan publik yang menimbulkan pertanyaan masyarakat wajib dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kursus mengemudi memang diperlukan, jelaskan dasar hukumnya, mekanismenya, biayanya, serta kebebasan masyarakat dalam memilih lembaga kursus. Jangan sampai masyarakat datang untuk mengurus SIM, tetapi justru pulang dengan kebingungan mengenai prosedur yang harus ditempuh. Saya mengajak jajaran Satlantas Polrestabes Bandung untuk memberikan penjelasan dan memastikan pelayanan penerbitan SIM berjalan profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari konflik kepentingan. SIM adalah bukti kompetensi mengemudi, bukan sekadar bukti telah membayar kursus mengemudi. Salam Presisi. Salam Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Dr. I Ketut Adi Purnama, S.Pd., S.H., M.H., C.M.C. Kombes Pol. (Purn.) Founder Krishna Jay Law Firm (KJLF) #KJLF #KrishnaJayLawFirm #PolrestabesBandung #UjianSIM #PelayananPublik

Dr. KETUT ADI / KJLF

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 20 October 2026 00:04:44 GMT