@pandanganjogja: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian perubahan definisi korupsi yang menitikberatkan pada penyuapan (bribery), bukan kerugian keuangan negara. Kajian tersebut merujuk pada United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia sekitar 20 tahun lalu. Persetujuan tersebut disampaikan Luhut usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Selasa (20/10). Menurutnya, kajian itu bertujuan agar penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia mengikuti standar internasional. “Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi, karena itu penting agar masalah penanganan korupsi di Indonesia berstandar internasional,” ujar Luhut, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/10). Luhut menjelaskan, definisi korupsi yang menjadi acuan kajiannya berfokus pada penyuapan dan tidak menjadikan kerugian negara sebagai unsur utama. “Nah, kami mengacu pada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi dalam UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun lalu adalah bribery (penyuapan), jadi tidak berbicara mengenai kerugian negara,” jelas Luhut. Luhut juga menyebut Indonesia sebagai satu-satunya negara yang menerapkan unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya, setiap kegiatan bisnis memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan perkara korupsi. Aset: Video: YouTube/@SekretariatPresiden Artikel: Pandangan Jogja #definisikorupsi #korupsi #ekonomi #pandanganjogja

Pandangan Jogja

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 21 October 2026 10:45:25 GMT