@jawaposofficial: Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait perubahan pendekatan dalam mendefinisikan tindak pidana korupsi. Usulan ini menitikberatkan pada unsur penyuapan (bribery), bukan semata-mata kerugian negara. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal tersebut setelah rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Menurut Luhut, perubahan pendekatan ini bertujuan menyelaraskan penanganan perkara korupsi di Indonesia dengan standar internasional, merujuk pada ketentuan antikorupsi PBB yang telah diratifikasi Indonesia. Luhut menilai, pendekatan yang terlalu bertumpu pada kerugian negara dapat memberatkan aktivitas bisnis, termasuk Danantara. Pasalnya, setiap keputusan bisnis memiliki risiko kerugian yang perlu diperhitungkan. Ke depan, kerugian dalam kegiatan usaha tidak semestinya otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan unsur pidana yang relevan. Usulan ini menjadi bagian dari upaya mengubah pendekatan penanganan korupsi di Indonesia. Namun, perubahan tersebut tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Penulis: Muhammad Ridwan Editor: Kuswandi Kreator: Rifqah

Jawa Pos Official

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 21 October 2026 15:13:41 GMT