1. Home
  2. Detail

@chinhchanhchua86: Tranh vải treo tường, Mừng Xuân Đinh Mùi. #tranhtet #phukientet #tet2027 #tranhvaitreotuong #viralvideo

ᴄʜɪɴʜ ᴄʜᴀɴʜ ᴄʜᴜᴀ🍋
ᴄʜɪɴʜ ᴄʜᴀɴʜ ᴄʜᴜᴀ🍋
Open In TikTok:
Region: VN
Friday 23 October 2026 07:08:26 GMT
14
1
0
1

Music

Download

No Watermark .mp4 (11.79MB) No Watermark(HD) .mp4 (11.79MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @chinhchanhchua86, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

WATCH: After the county put in amended conditions of zoning on Chairman David Gibbs’ and Republican Nominee for Commission District 3 Tyler Crawford’s properties, they were both approved at Thursday’s voting meeting. That led to backlash from some citizens who claimed Gibbs’ property was creating noise and light concerns after public comment was already over. Go to the end of the video for Gibbs’ comments to Access North Georgia after the meeting. The interaction you are seeing is between citizens Gibbs claims lied about his property when it was brought before the board years before he was a commissioner, and it was time to stand up for himself. “I will not relive what I went through years ago with my wife crying and dragging my family through the mud. I will not relive that. So it was my time today, no better time to air out the way I felt,” Gibbs told Access North Georgia. According to the county, the intent was to bring Gibbs’, Crawford’s, and another business on Calvary Church Road to match the standards set for other businesses in the county. Read more at AccessNorthGa.com. #hallcounty #localgovernment #northgeorgia #development
WATCH: After the county put in amended conditions of zoning on Chairman David Gibbs’ and Republican Nominee for Commission District 3 Tyler Crawford’s properties, they were both approved at Thursday’s voting meeting. That led to backlash from some citizens who claimed Gibbs’ property was creating noise and light concerns after public comment was already over. Go to the end of the video for Gibbs’ comments to Access North Georgia after the meeting. The interaction you are seeing is between citizens Gibbs claims lied about his property when it was brought before the board years before he was a commissioner, and it was time to stand up for himself. “I will not relive what I went through years ago with my wife crying and dragging my family through the mud. I will not relive that. So it was my time today, no better time to air out the way I felt,” Gibbs told Access North Georgia. According to the county, the intent was to bring Gibbs’, Crawford’s, and another business on Calvary Church Road to match the standards set for other businesses in the county. Read more at AccessNorthGa.com. #hallcounty #localgovernment #northgeorgia #development
#nttpride🏝🔥 #fpy 💋😄
#nttpride🏝🔥 #fpy 💋😄




@ sayang anak bulu😻
@ sayang anak bulu😻 " KEIKO PETSHOP "
𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗘𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗨𝗔𝗡𝗚 𝗦𝗜𝗔𝗣𝗔, 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗗𝗜𝗗𝗔𝗞𝗪𝗔 𝗦𝗜𝗔𝗣𝗔? Gus Yaqut menyebut usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mengubah pendekatan definisi korupsi sebagai terobosan agar pejabat berani mengambil kebijakan demi kemaslahatan umum. Tapi ada satu hal yang tak boleh dilupakan: siapa yang menerima uang, siapa yang memerintahkan, dan mana bukti yang menghubungkan semuanya? Dalam sidang hari ini, 21 Oktober 2026, persoalan itu makin relevan. Sejumlah saksi dalam persidangan disebut menerima uang dari penyelenggara haji khusus, tetapi Gus Yaqut membantah menerima uang maupun memerintahkan pengumpulan fee. Bahkan, saksi Rizky Fisa sebelumnya menyatakan tidak ada uang yang diserahkan kepada Gus Yaqut. Persoalan lainnya, sejumlah saksi JPU mengoreksi atau mencabut keterangan dalam BAP. Keterangan yang berubah seperti ini harus diuji secara serius di persidangan. Jangan sampai dugaan yang tercantum dalam BAP diperlakukan seolah-olah otomatis menjadi fakta yang terbukti. Kalau uang itu berasal dari jemaah haji khusus, lalu saksi menyatakan tidak menyerahkan uang kepada Gus Yaqut, di mana bukti aliran uang kepada orang yang didakwa? Kalau kerugian negara menjadi bagian dari tuduhan, mana bukti dan perhitungan yang bisa diuji secara terbuka? Tim kuasa hukum juga menyatakan tidak ada kerugian negara yang ditemukan dalam perkara ini. Pemberantasan korupsi tentu harus berjalan tegas. Tapi ketegasan hukum bukan berarti boleh mengendurkan standar pembuktian. Siapa pun yang terbukti menerima suap atau gratifikasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jabatan, kebijakan, dan dugaan tidak bisa menggantikan bukti. Jangan sampai yang menerima uang sibuk dibicarakan, tetapi yang harus membuktikan tuduhan justru luput dari pertanyaan paling mendasar: mana buktinya? #KawalGusYaqut https://www.erakini.id/nasional/era-w986y/gus-yaqut-sebut-usulan-den-ubah-definisi-korupsi-sebagai-terobosan-agar-pejabat-berani-ambil-kebijakan-maslahat
𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗘𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗨𝗔𝗡𝗚 𝗦𝗜𝗔𝗣𝗔, 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗗𝗜𝗗𝗔𝗞𝗪𝗔 𝗦𝗜𝗔𝗣𝗔? Gus Yaqut menyebut usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mengubah pendekatan definisi korupsi sebagai terobosan agar pejabat berani mengambil kebijakan demi kemaslahatan umum. Tapi ada satu hal yang tak boleh dilupakan: siapa yang menerima uang, siapa yang memerintahkan, dan mana bukti yang menghubungkan semuanya? Dalam sidang hari ini, 21 Oktober 2026, persoalan itu makin relevan. Sejumlah saksi dalam persidangan disebut menerima uang dari penyelenggara haji khusus, tetapi Gus Yaqut membantah menerima uang maupun memerintahkan pengumpulan fee. Bahkan, saksi Rizky Fisa sebelumnya menyatakan tidak ada uang yang diserahkan kepada Gus Yaqut. Persoalan lainnya, sejumlah saksi JPU mengoreksi atau mencabut keterangan dalam BAP. Keterangan yang berubah seperti ini harus diuji secara serius di persidangan. Jangan sampai dugaan yang tercantum dalam BAP diperlakukan seolah-olah otomatis menjadi fakta yang terbukti. Kalau uang itu berasal dari jemaah haji khusus, lalu saksi menyatakan tidak menyerahkan uang kepada Gus Yaqut, di mana bukti aliran uang kepada orang yang didakwa? Kalau kerugian negara menjadi bagian dari tuduhan, mana bukti dan perhitungan yang bisa diuji secara terbuka? Tim kuasa hukum juga menyatakan tidak ada kerugian negara yang ditemukan dalam perkara ini. Pemberantasan korupsi tentu harus berjalan tegas. Tapi ketegasan hukum bukan berarti boleh mengendurkan standar pembuktian. Siapa pun yang terbukti menerima suap atau gratifikasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jabatan, kebijakan, dan dugaan tidak bisa menggantikan bukti. Jangan sampai yang menerima uang sibuk dibicarakan, tetapi yang harus membuktikan tuduhan justru luput dari pertanyaan paling mendasar: mana buktinya? #KawalGusYaqut https://www.erakini.id/nasional/era-w986y/gus-yaqut-sebut-usulan-den-ubah-definisi-korupsi-sebagai-terobosan-agar-pejabat-berani-ambil-kebijakan-maslahat

About

Legal