@kumparan: Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengusulkan agar aset milik pejabat yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa dirampas negara. Usulan itu menurutnya perlu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. “Setiap pejabat yang melaporkan harta kekayaannya itu tidak benar, setelah ditemukan memang kekayaan yang melampaui batas laporan LHKPN, maka aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, dapat melakukan perampasan aset,” kata Tanak kepada wartawan, Senin (26/10). Ia berpendapat, perampasan aset tersebut tidak perlu didahului proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Tanak pun berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian Komisi III DPR RI saat membahas RUU Perampasan Aset. Dengan aturan itu, ia menyebut pejabat akan lebih berhati-hati dan jujur dalam melaporkan kekayaannya. 📸: Dok. kumparan/Jamal Ramadhan. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R120 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

kumparan

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 27 October 2026 01:54:00 GMT