1. Home
  2. Detail

@khairo_omar: #قبال_دومو #قبال_ابو_عطو #Floklor_shingal #استرهان_فلكلور_جياي_شنكال #استرهانى_فلكلوري_شنكالي

🪬 Khairo Omar 🩺🦚
🪬 Khairo Omar 🩺🦚
Open In TikTok:
Region: DE
Monday 26 October 2026 16:35:12 GMT
1322
64
2
11

Music

Download

No Watermark .mp4 (14.65MB) No Watermark(HD) .mp4 (14.65MB) Watermark .mp4 (16.13MB) Music .mp3

Comments

dyryy2gg68bf
dyryy2gg68bf :
❤️🌹
2026-10-26 19:58:56
0
timosaleh
timosaleh :
😭😭😭
2026-10-26 17:05:18
1
To see more videos from user @khairo_omar, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#CapCut نبض الجنوب وروح العراق
#CapCut نبض الجنوب وروح العراق


Bandar Lampung – Ratusan massa dari Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi rapor merah Kabinet Prabowo-Gibran di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/10). Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi, hingga pemborosan anggaran. Massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB dengan membawa bendera organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan (OKP). Sejumlah peserta juga mengenakan almamater kampus masing-masing. Setibanya di depan gerbang Kantor DPRD Provinsi Lampung, massa dihadang barikade kawat berduri yang telah disiapkan aparat kepolisian untuk mengamankan jalannya aksi. Massa kemudian menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di tengah berlangsungnya aksi. Tak berselang lama, massa berhasil membuka barikade kawat berduri dan masuk ke lingkungan Kantor DPRD Provinsi Lampung. Dalam aksi itu, Aliansi Lampung Melawan menetapkan delapan poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Kedua, mengusut tuntas dugaan praktik mafia pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja. Ketiga, menuntut perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Keempat, mendesak pemerintah menjamin ketersediaan BBM subsidi, keterbukaan data, serta distribusi yang tepat sasaran hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kelima, menuntut penurunan harga bahan pangan pokok. Keenam, meminta perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar untuk berinvestasi. Ketujuh, menuntut penghentian militerisme di ranah sipil. Kedelapan, mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. Hingga berita ini ditulis, massa Aliansi Lampung Melawan masih melangsungkan aksi di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Lampung dengan menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi. (Cha)
Bandar Lampung – Ratusan massa dari Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi rapor merah Kabinet Prabowo-Gibran di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/10). Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi, hingga pemborosan anggaran. Massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB dengan membawa bendera organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan (OKP). Sejumlah peserta juga mengenakan almamater kampus masing-masing. Setibanya di depan gerbang Kantor DPRD Provinsi Lampung, massa dihadang barikade kawat berduri yang telah disiapkan aparat kepolisian untuk mengamankan jalannya aksi. Massa kemudian menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di tengah berlangsungnya aksi. Tak berselang lama, massa berhasil membuka barikade kawat berduri dan masuk ke lingkungan Kantor DPRD Provinsi Lampung. Dalam aksi itu, Aliansi Lampung Melawan menetapkan delapan poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Kedua, mengusut tuntas dugaan praktik mafia pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja. Ketiga, menuntut perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Keempat, mendesak pemerintah menjamin ketersediaan BBM subsidi, keterbukaan data, serta distribusi yang tepat sasaran hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kelima, menuntut penurunan harga bahan pangan pokok. Keenam, meminta perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar untuk berinvestasi. Ketujuh, menuntut penghentian militerisme di ranah sipil. Kedelapan, mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. Hingga berita ini ditulis, massa Aliansi Lampung Melawan masih melangsungkan aksi di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Lampung dengan menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi. (Cha)
How to permanently delete apps from your phone #TechTips #fyp
How to permanently delete apps from your phone #TechTips #fyp


ဘယ်တော့မှမပိတ်ဘူး #crd @KKP- Store #ဟာသလေးများ🤣🤣🤣 #funnyvideos #viraltiktok #funny
ဘယ်တော့မှမပိတ်ဘူး #crd @KKP- Store #ဟာသလေးများ🤣🤣🤣 #funnyvideos #viraltiktok #funny

About

Legal