@tribunnews: Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berpotensi memberikan dampak positif bagi Gibran apabila diselesaikan secara transparan lewat pembuktian resmi di parlemen. Nando berpendapat bahwa jika mekanismenya bergulir secara objektif dengan melibatkan institusi pendidikan serta otoritas terkait dari Singapura dan Australia, proses tersebut justru akan menguatkan keabsahan yuridis pendidikan Gibran setara SLTA dan menghentikan spekulasi publik. Meski demikian, Nando mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak membiarkan isu ini liar di ruang publik, karena pembiaran tanpa penyelesaian berisiko memicu polarisasi sejak dini dan dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan politik untuk menggerus legitimasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, Fraksi PKS di DPR RI melalui arahan pimpinan partai mulai menjajaki komunikasi inter-fraksi, termasuk membuka ruang kolaborasi dengan PDIP, guna merespons aspirasi masyarakat pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Meskipun gugatan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena masalah legal standing, pertimbangan hakim MK yang menyebut dokumen pencalonan Gibran berupa certificate of attendance menjadi pemantik dinamika pengajuan Hak Angket di DPR. Bagaimana pandangan Anda melihat peluang penggunaan Hak Angket DPR sebagai sarana pembuktian transparan untuk menyelesaikan polemik keabsahan ijazah Wapres? #PKS #GibranRakabuming #PrabowoSubianto #IjazahGibran

Tribunnews

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 27 October 2026 11:47:59 GMT