@tribunnews: Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi terhadap jajaran partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Desakan evaluasi ini muncul setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka peluang mengkaji penggunaan Hak Angket DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai Nando berpotensi merusak soliditas serta melemahkan legitimasi kepemimpinan nasional. Nando menduga langkah PKS dilatarbelakangi oleh agenda politik mandiri—termasuk kekhawatiran atas penguatan peran Partai Gelora—sehingga bertindak tidak sepenuh hati dalam koalisi dan mengabaikan etika politik kepemerintahan. Kritik tajam turut dilayangkan Ketua DPP PSI Bestari Barus yang menyebut manuver PKS sebagai tindakan yang tidak etis, mengingat PKS telah mendapatkan alokasi posisi strategis di kabinet serta Wantimpres namun justru mengomandani isu yang dapat menggoyang pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa penjajakan komunikasi dengan fraksi lain di parlemen, termasuk PDIP, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi publik pasca-pembacaan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen certificate of attendance milik Gibran. Bagaimana pandangan Anda mengenai wacana reshuffle atau penertiban parpol koalisi yang terindikasi berseberangan dengan arah kebijakan pemerintah di parlemen? #PrabowoSubianto #GibranRakabuming #IjazahGibran #PSI #PKS

Tribunnews

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 27 October 2026 14:47:26 GMT