Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
API
Home
How To Use
Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
Home
Detail
@paintedconfettico: #paintedbanner #halloween #brownpaperbanner #handpaintedbanner #lettering
paintedconfettico
Open In TikTok:
Region: US
Tuesday 27 October 2026 23:52:12 GMT
15223
149
2
1
Music
Download
No Watermark .mp4 (
7.54MB
)
No Watermark(HD) .mp4 (
5.29MB
)
Watermark .mp4 (
7.01MB
)
Music .mp3
Comments
michele 🤍 :
the paint is behaving so well
2026-10-28 01:43:45
1
To see more videos from user @paintedconfettico, please go to the Tikwm homepage.
Other Videos
เสียงคนน่ารักคุยกัน ฮือๆๆ น่ารักใจจะแตก 🥹 [ Mark Focus ] #SamsungTVxMarkJM #markjrtn #JUMMO
Thanks to @Hulk Hogan for the idea #Rocky #movie #soundtrack #fyp
Chúc mừng sinh nhật AEON Việt Nam 15 năm 🥳🎂 Cảm ơn bạn vì luôn là một phần của AEON Việt Nam 15 năm - Người AEON cùng đổi mới & vươn xa #AEONVietnam #AVN15 #traibuonnguoi #messi
配信中にやったりました。#荒野行動 #おすすめ
cái id nhiều ảnh nhất từ trước tới giờ=))) #winter #tit_sdy #aespa
Siapa sih yang sebenarnya paling berwenang menindak hukum di laut Indonesia? 🌊 Supaya nggak ada lagi tumpang-tindih kewenangan, MK baru saja "mengetuk palu" untuk arah kelembagaan Bakamla nih, #Courtizen! ⚖️✨ Melalui Putusan No. 180/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian UU Kelautan, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil dan menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat. Kini, MK menegaskan harus dilakukan penataan ulang (redesign) yang pasti dan jelas terkait sifat, tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga Badan Keamanan Laut (Bakamla), baik dalam undang-undang tersendiri maupun di dalam UU Kelautan, dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan! Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyoroti adanya ketidaksinkronan dan inkonsistensi desain kelembagaan Bakamla. Lembaga ini seharusnya mengedepankan hubungan yang bersifat koordinatif untuk keamanan dan keselamatan laut, namun faktanya kewenangannya justru meluas hingga fungsi penegakan hukum seperti pengumpulan data, penindakan, dan penyerahan hasil penindakan. Mahkamah menegaskan, apabila dalam waktu 2 tahun tidak dilakukan desain ulang, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla yang berkaitan dengan penegakan hukum menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. #Courtizen penasaran dengan isi lengkap pertimbangan hukum di dalamnya? Yuk unduh langsung salinan putusannya di laman mkri.id ya 😉 #MengawalKonstitusi #SalaMKonstitusi #MKRI #UUKelautan
About
Robot
API
Legal
Privacy Policy