@jacoozy: CHARLESTON! See you tomorrow at the Pour House Deck Stage at 6:00! Good to be back #band #jamband #tour #livemusic

Jacoozy
Jacoozy
Open In TikTok:
Region: US
Wednesday 28 October 2026 13:28:04 GMT
587
55
1
3

Music

Download

Comments

captainswaglord
CaptainSwagLord :
Let’s go Killian!!!!
2026-10-28 23:07:07
0
To see more videos from user @jacoozy, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

JAKARTA, AFU.ID — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengirimkan sinyal untuk mengambil peran krusial sebagai motor penggerak penggunaan hak-hak konstitusional DPR—termasuk penggunaan Hak Angket hingga Hak Menyatakan Pendapat (HMP)—guna merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait tidak adanya bukti keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Anggota DPR RI Fraksi PKS yang juga Kapoksi Komisi II, Mardani Ali Sera, mengonfirmasi bahwa PKS telah menerima instruksi internal resmi untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut secara konkret begitu masa reses DPR berakhir.
JAKARTA, AFU.ID — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengirimkan sinyal untuk mengambil peran krusial sebagai motor penggerak penggunaan hak-hak konstitusional DPR—termasuk penggunaan Hak Angket hingga Hak Menyatakan Pendapat (HMP)—guna merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait tidak adanya bukti keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Anggota DPR RI Fraksi PKS yang juga Kapoksi Komisi II, Mardani Ali Sera, mengonfirmasi bahwa PKS telah menerima instruksi internal resmi untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut secara konkret begitu masa reses DPR berakhir. "Fraksi diminta menindaklanjuti pembicaraan antarsekjen, akan kian jelas (hak angket atau hak menyatakan pendapat) saat masa reses selesai ya. Sudah ada diskusi, keputusan MK adalah fakta hukum yang final dan mengikat. Ada tanggung jawab moral untuk membuat tata kelola bernegara menjadi baik dan sehat. Apalagi PKS menerima banyak aspirasi dari masyarakat," ungkap Mardani Ali Sera saat dihubungi, Jumat (30/10/2026). Mardani juga mendesak agar seluruh komisioner KPU maupun pihak-pihak yang terlibat dalam meloloskan aturan bermasalah Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 ditindak tegas dan dilarang ikut serta dalam seleksi anggota KPU mendatang. Upaya PKS menjadi inisiator di DPR diperkuat oleh serangkaian manuver dan komunikasi politik tingkat tinggi. Pada Kamis (29/10/2026), Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS menerima kedatangan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama tim pemohon perkara syarat pendidikan Wapres. Dalam pertemuan terbuka tersebut, Denny secara resmi meminta PKS melangkah menjadi inisiator utama penggalangan Hak Angket dan proses pemakzulan di DPR. Ketua Badan Legislasi DPTP PKS, Zainudin Paru, menyambut positif dorongan tersebut dan menegaskan bahwa persoalan ini adalah pertaruhan marwah bangsa. PKS ingin menyelesaikan polemik 'Ijazah-Gate' ini agar tidak menjadi beban politik yang tersandera bagi Presiden Prabowo Subianto. "Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, PKS dari awal sudah memposisikan diri bahwa putusan MK adalah putusan yang cukup serius... Ini bukan hanya masalah tentang siapa yang dimenangkan, tapi tentang moralitas, harga diri, serta marwah dan martabat bangsa. PKS serius untuk itu," kata Zainudin Paru. Di sisi lain, pergerakan parlemen kian solid dengan terjalinnya komunikasi langsung antara Sekjen PKS M. Kholid dan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. PDIP merespons sangat positif langkah PKS yang membawa aspirasi publik ke Senayan. Denny Indrayana juga mengonfirmasi telah membangun komunikasi tertutup dengan elit PDIP yang saat ini tengah mengkaji secara matang mekanisme penindakan di internal partai. Sekjen PKS Muhammad Kholid membenarkan koordinasi strategis lintas partai tersebut. "Terakhir saya sempat komunikasi dengan Sekjen PDIP Mas Hasto. Beliau hubungi saya dan sampaikan ke saya bahwa PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait Ijazah-Gate yang disampaikan ke PKS. Nanti kita lihat dinamika respons kawan-kawan lainnya di DPR ya. Kita terus akan jalin komunikasi dengan semua pihak," jelas Kholid. Gelombang yang diinisiasi PKS mulai menggoyahkan fraksi-fraksi lain di Komisi II DPR. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Eka Widodo, melayangkan usulan resmi agar DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk mendalami persidangan dan memanggil pihak-pihak terkait. Usai Putusan MA yang Batalkan Keabsahan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, PKS Kirim Sinyal Jadi Motor Pemakzulan Wapres di DPR https://afu.id/nasional/usai-putusan-ma-yang-batalkan-keabsahan-suket-penyetaraan-ijazah-sma-gibran-pks-kirim-sinyal-jadi-motor-pemakzulan-wapres-di-dpr

About