@ikhsankamil.co: BPD itu ibarat “DPR-nya desa”. Merekalah yang jadi penentu nasib RPJMDes (peta rencana besar Kades selama 8 tahun ke depan) dan RKPDes (pecahan rencana kerja per tahunnya). Tanpa ketukan palu dan tanda tangan BPD, dana desa miliaran rupiah nggak akan bisa cair! Masih mikir BPD itu kerja sukarela? Coba kita hitung estimasi tunjangan mereka selama 8 tahun (96 bulan) menjabat: 💰 Ketua: ±Rp1,2 juta/bulan = Rp115,2 Juta 💰 Wakil: ±Rp1 juta/bulan = Rp96 Juta 💰 Sekretaris: ±Rp900 ribu/bulan = Rp86,4 Juta 💰 Anggota: ±Rp800 ribu/bulan = Rp76,8 Juta (Ini estimasi rata-rata, belum termasuk uang sidang/rapat). Dengan angka sebesar itu dan masa jabatan yang panjang, masuk akal kan kalau kita harusnya juga mengawasi mereka? Sekali lagi, BPD itu digaji dari uang rakyat, BUKAN bawahan Kades. Tugas mereka mengawasi, bukan sekadar jadi stempel persetujuan atau “Yes Man”. Yuk, edukasi orang tua kita di rumah biar nggak salah pilih wakil KK bulan November nanti. Ngomong-ngomong, kumaha kinerja BPD di desa kalian ayeuna? Beneran aktif ngawasin pembangunan atau cuma datang, duduk, diam, dan tanda tangan? Coba ceritain di kolom komentar! 👇 #purwakarta #bpd

IKHSAN KAMIL

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 29 October 2026 07:52:36 GMT