@4mhmmd: Kasus Penyimpangan Cukai PT Djarum, KPK: Kerugian Negara hingga Triliunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penggeledahan di Kantor PT Djarum berkaitan dengan dugaan penyimpangan cukai. Perkara yang baru disidik ini diduga telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. "Untuk hitungan awal (kerugian negara) di angka triliunan (rupiah)," beber Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026) malam. Budi belum dapat menjelaskan modus korupsi yang diduga dilakukan perusahaan rokok nasional tersebut. Sebab, penyidikannya masih terbilang baru, dan tim penyidik masih melakukan penelusuran. "Salah satunya melalui kegiatan penggeledahan yang saat ini juga masih terus berlangsung," imbuhnya. Budi juga belum dapat mengungkapkan tempus atau waktu terjadinya dugaan tindak pidana korupsi cukai tersebut. Namun dia memastikan, penyidik akan menarik mundur beberapa tahun ke belakang untuk melihat dugaan praktik penyimpangan cukai tersebut. Budi menambahkan kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Yang mana terdapat dua klaster penerimaan dari kasus yang awalnya dibongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, yakni kepabeanan dan cukai. Selain dari pengembangan kasus, KPK juga melakukan case building. Sehingga kemudian menemukan kecocokan dengan perkara tindak pidana asalnya. Kemudian pada Oktober 2026, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait penerimaan pada sektor cukai. Namun masih bersifat umum, sehingga belum menetapkan tersangka. Karen masih penyidikan awal, penyidik masih terus melakukan pendalaman. Sehingga untuk pengumpulan bukti-bukti itu, pada pekan ini, tim penyidik fokus maraton melakukan penggeledahan. "Artinya, ini fokus terkait dengan cukai," lanjutnya. KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di wilayah Kudus, Jawa Tengah sejak Rabu (28/10/2026). Penggeledahan dilakukan terhadap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus dan Kantor PT Djarum. Meski begitu, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen dan barang bukti elektronik (BBE). Dihubungi terpisah, Corporate Communication PT Djarum, Budi Darmawan belum dapat memberikan tanggapannya. "Maafkan telat respons. Kami tidak mengetahui duduk perkaranya," singkatnya saat dihubungi, Rabu (28/10/2026) malam. Sebelumnya, KPK juga telah menerbitkan dua sprindik baru. Satu sprindik sudah dengan penetapan tersangka yakni mantan pejabat Bea Cukai, Gatot Heroe. Sedangkan satu sprindik lainnya masih bersifat umum yang belum menetapkan tersangka. Mulanya, perkara ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta dan Lampung pada 4 Februari 2026. KPK memproses hukum sebanyak delapan orang tersangka maupun terdakwa. #djarum #kpk #beacukai #saham #korupsi

abasyaka

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 29 October 2026 16:25:41 GMT