🚨 Presiden Prabowo Subianto dikabarkan beberapa kali menyampaikan gagasan agar mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh masyarakat, melainkan dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra. la mengungkapkan bahwa Prabowo pernah menyampaikan pandangannya agar pemilihan kepala daerah cukup dilakukan oleh DPRD. Menurut Yusril, salah satu persoalan utama dalam pilkada langsung adalah besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan setiap kandidat. Para calon kepala daerah dituntut menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, sehingga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Besarnya modal politik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru setelah kandidat terpilih. Tidak menutup kemungkinan, kepala daerah berupaya mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses kontestasi politik melalui berbagai cara ketika sudah menduduki jabatan. Yusril juga berpandangan bahwa pemilihan melalui DPRD memiliki mekanisme pengawasan yang relatif lebih sederhana. Hal ini lantaran jumlah pihak yang memiliki hak suara jauh lebih terbatas dibandingkan pemilihan yang melibatkan seluruh masyarakat di suatu daerah. Di sisi lain, ia menilai terdapat ironi dalam sistem politik saat ini. Pemerintah terus mendorong pemberantasan korupsi, tetapi tingginya biaya penyelenggaraan pemilihan justru dianggap berpotensi menciptakan celah terjadinya praktik korupsi. Meski demikian, gagasan mengembalikan pilkada ke DPRD tetap menyisakan perdebatan. Publik perlu mempertanyakan apakah perubahan mekanisme tersebut benar-benar mampu mengurangi praktik politik uang, atau justru membuat kekuasaan semakin terkonsentrasi di tangan elite partai politik dan anggota legislatif. #viral #hakpilih - @apeyebe21