@sexy_ma2:

sexymaaa
sexymaaa
Open In TikTok:
Region: CA
Sunday 01 November 2026 23:48:19 GMT
266
15
0
2

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @sexy_ma2, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Ada yang terasa janggal dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Di tengah berbagai persoalan implementasi yang muncul di lapangan, kepala desa justru menjadi sorotan karena adanya dugaan tekanan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program tersebut. Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan sekadar soal seremoni, melainkan menyangkut kualitas demokrasi dan independensi pemerintahan desa. Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Mereka seharusnya menjadi representasi kebutuhan warga, bukan sekadar perpanjangan tangan komunikasi politik pemerintah pusat. Mengharuskan kepala desa menyampaikan apresiasi tanpa memberikan ruang yang sama bagi kritik merupakan praktik komunikasi kekuasaan yang patut dipertanyakan. Sebab, realitas implementasi Kopdes tidak selalu seindah narasi kebijakan di atas kertas. Di sejumlah wilayah, muncul persoalan mengenai penentuan lokasi pembangunan. Ada bangunan koperasi yang ditempatkan di kawasan pegunungan dengan aksesibilitas terbatas, di wilayah pesisir atau laut, bahkan terdapat lokasi yang menghadapi persoalan banjir. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perencanaan program telah mempertimbangkan karakteristik geografis, kebutuhan ekonomi, kelayakan lokasi, dan kapasitas kelembagaan setiap desa? Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan program tidak boleh diukur berdasarkan jumlah bangunan yang berdiri atau banyaknya seremoni peresmian. Indikator utamanya adalah efektivitas, keberlanjutan ekonomi, manfaat sosial, serta kemampuan lembaga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Koperasi bukan sekadar bangunan fisik dengan papan nama dan logo pemerintah. Koperasi merupakan institusi ekonomi berbasis anggota yang menuntut partisipasi, transparansi, profesionalisme, dan tata kelola yang sehat. Ironisnya, apabila pemerintah lebih sibuk membangun citra keberhasilan daripada mengevaluasi persoalan implementasi, maka program pemberdayaan justru berpotensi berubah menjadi beban administratif dan ekonomi bagi desa. Lebih jauh, kepala desa tidak boleh ditempatkan dalam posisi dilematis: memuji program demi menjaga hubungan politik dengan pemerintah pusat atau menyampaikan persoalan lapangan dengan risiko dianggap tidak mendukung kebijakan nasional. Dalam negara demokratis, loyalitas aparatur pemerintahan bukanlah kepada pencitraan seorang pemimpin, melainkan kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo tentu berhak memperoleh apresiasi apabila programnya memberikan manfaat nyata. Namun, apresiasi tidak boleh dipaksakan dan kritik tidak boleh dianggap sebagai pembangkangan. Pertanyaan yang semestinya dijawab pemerintah sederhana: mengapa kepala desa harus diminta berterima kasih sebelum seluruh persoalan Kopdes diselesaikan? Jangan sampai desa hanya dijadikan panggung untuk mempertontonkan keberhasilan pemerintah pusat, sementara kepala desa dan masyarakat harus menanggung konsekuensi kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi geografis maupun kebutuhan lokal. Desa membutuhkan koperasi yang hidup, bukan sekadar bangunan yang berdiri. Desa membutuhkan solusi, bukan instruksi untuk berterima kasih. #fypシ #fypppppppppppppppppppp #kopdesmerahputih #kdmp
Ada yang terasa janggal dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Di tengah berbagai persoalan implementasi yang muncul di lapangan, kepala desa justru menjadi sorotan karena adanya dugaan tekanan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program tersebut. Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan sekadar soal seremoni, melainkan menyangkut kualitas demokrasi dan independensi pemerintahan desa. Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Mereka seharusnya menjadi representasi kebutuhan warga, bukan sekadar perpanjangan tangan komunikasi politik pemerintah pusat. Mengharuskan kepala desa menyampaikan apresiasi tanpa memberikan ruang yang sama bagi kritik merupakan praktik komunikasi kekuasaan yang patut dipertanyakan. Sebab, realitas implementasi Kopdes tidak selalu seindah narasi kebijakan di atas kertas. Di sejumlah wilayah, muncul persoalan mengenai penentuan lokasi pembangunan. Ada bangunan koperasi yang ditempatkan di kawasan pegunungan dengan aksesibilitas terbatas, di wilayah pesisir atau laut, bahkan terdapat lokasi yang menghadapi persoalan banjir. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perencanaan program telah mempertimbangkan karakteristik geografis, kebutuhan ekonomi, kelayakan lokasi, dan kapasitas kelembagaan setiap desa? Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan program tidak boleh diukur berdasarkan jumlah bangunan yang berdiri atau banyaknya seremoni peresmian. Indikator utamanya adalah efektivitas, keberlanjutan ekonomi, manfaat sosial, serta kemampuan lembaga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Koperasi bukan sekadar bangunan fisik dengan papan nama dan logo pemerintah. Koperasi merupakan institusi ekonomi berbasis anggota yang menuntut partisipasi, transparansi, profesionalisme, dan tata kelola yang sehat. Ironisnya, apabila pemerintah lebih sibuk membangun citra keberhasilan daripada mengevaluasi persoalan implementasi, maka program pemberdayaan justru berpotensi berubah menjadi beban administratif dan ekonomi bagi desa. Lebih jauh, kepala desa tidak boleh ditempatkan dalam posisi dilematis: memuji program demi menjaga hubungan politik dengan pemerintah pusat atau menyampaikan persoalan lapangan dengan risiko dianggap tidak mendukung kebijakan nasional. Dalam negara demokratis, loyalitas aparatur pemerintahan bukanlah kepada pencitraan seorang pemimpin, melainkan kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo tentu berhak memperoleh apresiasi apabila programnya memberikan manfaat nyata. Namun, apresiasi tidak boleh dipaksakan dan kritik tidak boleh dianggap sebagai pembangkangan. Pertanyaan yang semestinya dijawab pemerintah sederhana: mengapa kepala desa harus diminta berterima kasih sebelum seluruh persoalan Kopdes diselesaikan? Jangan sampai desa hanya dijadikan panggung untuk mempertontonkan keberhasilan pemerintah pusat, sementara kepala desa dan masyarakat harus menanggung konsekuensi kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi geografis maupun kebutuhan lokal. Desa membutuhkan koperasi yang hidup, bukan sekadar bangunan yang berdiri. Desa membutuhkan solusi, bukan instruksi untuk berterima kasih. #fypシ #fypppppppppppppppppppp #kopdesmerahputih #kdmp

About