@thefine19: **DISKRESI BUKAN KORUPSI!** Jangan mencampuradukkan kebijakan diskresi dengan tindak pidana korupsi. Keduanya memiliki ukuran dan konsekuensi hukum yang berbeda. - **Diskresi** adalah kewenangan pejabat mengambil keputusan demi kepentingan publik dalam batas-batas hukum. - **Korupsi** adalah tindak pidana yang harus dibuktikan unsur-unsurnya, bukan sekadar didasarkan pada dugaan atau kontroversi kebijakan. - Kesalahan administratif tidak otomatis menjadi tindak pidana. - Perbedaan tafsir kebijakan bukan bukti adanya niat jahat. - Setiap dugaan penyimpangan wajib diperiksa, tetapi jangan mendahului pembuktian dengan penghakiman. Dalam konteks Gus Yaqut, yang harus dikedepankan adalah objektivitas, bukti, dan kepastian hukum, bukan tekanan opini maupun penghakiman politik. **Kita harus tegas memberantas korupsi, tetapi juga tegas menolak kriminalisasi kebijakan. Jangan sampai hukum menjadi alat menghakimi sebelum kebenaran dibuktikan.** Negara hukum berdiri di atas bukti, bukan prasangka!

thefine19

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 02 November 2026 04:24:28 GMT