@cakaplahdotcom: Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pajak digital (digital taxation) pada 9 November 2026. Kebijakan ini melibatkan sektor perbankan hingga perusahaan teknologi finansial (fintech) sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Rencana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan, keterlibatan lembaga keuangan dan platform digital bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pajak dari transaksi yang selama ini belum tergarap. Hashim yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjelaskan, seluruh bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan fintech akan dilibatkan dalam kebijakan tersebut. Sejumlah platform digital besar seperti Shopee, Lazada, dan GoTo juga masuk dalam skema pemungutan pajak. “Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujar Hashim saat memberikan paparan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026) lalu.

Cakaplah

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 02 November 2026 04:26:53 GMT