@katadatacoid: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menanggapi polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut perempuan. Ia menyebut pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar biologis perempuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan. “Pembalut bukanlah barang mewah. Pembalut adalah kebutuhan utama biologis perempuan saat menstruasi yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan,” kata Arifah dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi Kementerian PPPA. Pengenaan PPN 11% terhadap pembalut sebenarnya bukan kebijakan baru. Tarif umum PPN naik dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski bukan kebijakan baru, pengenaan PPN terhadap pembalut akhir-akhir ini menuai reaksi di media sosial. Di sejumlah negara, pembalut bahkan telah dibebaskan dari pajak. Arifah juga menekankan pentingnya penyediaan pembalut dalam paket bantuan bencana atau dignity kit, mengingat perempuan tetap mengalami menstruasi meskipun berada dalam kondisi darurat. “Sudah sepatutnya kita membangun kepedulian bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan akses terhadap kebutuhan menstruasi yang aman, layak, dan tanpa stigma maupun rasa malu,” ujarnya. Kreator konten: Yasmin K. Editor: Nur Farida #Katadatacoid #KalauBicaraPakaiDat #Pembalut #MenPPPA

katadata.co.id

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 02 November 2026 07:01:27 GMT