Guncangan serius dikabarkan tengah terjadi di lingkaran elite kekuasaan Indonesia. Nama Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terseret dalam informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jika informasi tersebut benar, persoalannya bukan sekadar konflik internal kepolisian, melainkan menyangkut keamanan kepala negara, loyalitas institusi, dan integritas kekuasaan. Pada Selasa, 3 November 2026, sejumlah media memberitakan kabar diamankannya beberapa perwira tinggi kepolisian. Nama Listyo Sigit turut disebut sebagai salah satu pihak yang dikabarkan sempat menjalani pemeriksaan sebelum kemudian dipulangkan. Informasi tersebut juga menyebut beberapa perwira lainnya, termasuk Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Namun, status dan keterlibatan masing-masing belum mendapatkan konfirmasi resmi. Pertanyaan paling serius adalah: apakah benar terdapat praktik penyadapan terhadap lingkungan Istana Presiden? Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum serius. Dalam negara hukum, tindakan memperoleh komunikasi secara rahasia harus memiliki dasar kewenangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum, terlebih terhadap kepala negara oleh aparat yang seharusnya menjaga keamanan negara, persoalannya dapat berkembang menjadi krisis institusional. Presiden Prabowo tentu memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan keamanan komunikasi kepresidenan. Namun, dugaan penyadapan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum tersedia bukti teknis, hasil pemeriksaan, dan penjelasan otoritas yang berwenang. Di sinilah transparansi menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo. Listyo Sigit sendiri bukan figur sembarangan. Ia pernah memimpin Polri dan kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkar koordinasi strategis pemerintahan. Kedekatan kelembagaan dengan pusat kekuasaan justru membuat isu ini semakin sensitif. Apabila dugaan tersebut terbukti, pemerintah harus memastikan adanya pertanggungjawaban hukum tanpa pandang jabatan, pangkat, maupun kedekatan politik. Sebaliknya, apabila tuduhan itu tidak benar, negara juga berkewajiban memulihkan nama baik pihak yang dirugikan. Publik tidak membutuhkan drama politik, apalagi perang informasi antarelite. Masyarakat membutuhkan kepastian: siapa yang diperiksa, apa dasar pemeriksaannya, apakah benar terjadi penyadapan, dan siapa yang bertanggung jawab? Kekuasaan tidak boleh berjalan di balik kerahasiaan tanpa mekanisme pengawasan. Kepolisian harus tunduk pada hukum, bukan kepentingan kelompok. Jika benar Istana Presiden disadap, siapa sebenarnya yang bermain di balik layar kekuasaan? Dan jika tuduhan itu tidak terbukti, siapa yang harus bertanggung jawab atas kegaduhan nasional ini? #listyosigitprabowo #fypシ #fypppppppppppppppppppp - @dignity.idn