Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama 10 perwira tinggi lainnya. Skandal yang disebut melibatkan perangkat penyadapan bernilai triliunan rupiah ini memunculkan pertanyaan serius mengenai dugaan penyalahgunaan alat negara di lingkungan kepolisian. Analis politik dan militer Universitas Nasional, Doktor Selamat Ginting, mengungkap sejumlah nama yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam podcast Madilog Forum Keadilan yang dipandu sejarawan Indra J. Piliang, Ginting membeberkan kronologi yang menurutnya bermula dari terdeteksinya aktivitas penyadapan di sejumlah lokasi. “Mabes Polri dengan alatnya melihat bahwa ada radar yang sedang dimainkan. Ternyata kemudian ada di rumah Irjen Polisi Ahrie Sonta,” ujarnya dinukil Monitorindonesia.com, Rabu (4/11/2026). Ginting menyebut aktivitas penyadapan juga berlangsung di kediaman sejumlah perwira tinggi Polri lainnya. “Di waktu yang bersamaan, juga ternyata penyadapan itu sedang bekerja di rumah Irjen Polisi Slamet Uliandi. Kemudian juga di tempat Brigjen Polisi Eko Hadi Santoso.” Nama Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menjadi salah satu yang mencuat dalam kronologi tersebut. Ginting menyebut kedatangan personel Propam Mabes Polri bersama Brimob ke kediaman Ahrie diwarnai perlawanan. “Karena melawan, ya sudah langsung diborgol, dibawa ke Mako Brimob,” ujar Ginting. Menurut Ginting, setelah dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Ahrie disebut mengakui bahwa operasi penyadapan dilakukan atas perintah Listyo Sigit Prabowo. Keterangan tersebut, menurut Ginting, kemudian membuka jalan bagi penindakan terhadap sejumlah perwira lain, termasuk Listyo Sigit. “Kemudian terjadilah penangkapan-penangkapan juga termasuk kepada Irjen Polisi Abdul Karim, kemudian Irjen Polisi Nunung Saifuddin, dan juga kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo,” ujar Ginting. Dugaan ini menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan perangkat intelijen yang disebut menyasar kepala negara. Jika terbukti, perkara tersebut bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan persoalan serius terkait kewenangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan instrumen negara. By. Sonny #listyosigit #prabowosubianto #jokowi #update #termul - @sonnyque