@nusabali.com: Pemerintah Bakal Evaluasi Penggunaan Alat Sadap, Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Pemerintah berencana mengevaluasi penggunaan kewenangan penyadapan oleh sejumlah institusi negara menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan yang menjerat tiga perwira tinggi Polri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, evaluasi akan dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Yusril menjelaskan, sejumlah lembaga seperti Polri, KPK, BNN, dan kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan perkara tertentu. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan aturan yang ketat. Ia menegaskan penyadapan yang dilakukan di luar kewenangan, tanpa prosedur, atau untuk kepentingan di luar tugas institusi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena itu, evaluasi dinilai penting agar kewenangan dan perangkat penyadapan yang dimiliki institusi negara tidak disalahgunakan. #Penyadapan #BSSN #Polri #PenegakanHukum #Indonesia

NusaBali.com

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 04 November 2026 20:55:32 GMT