@zonabernegara: Sudah hafal urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan punya tingkatan. Urutannya dimulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah: 1. UUD NRI Tahun 1945 2. Ketetapan MPR (TAP MPR) 3. Undang-Undang (UU) / Perppu 4. Peraturan Pemerintah (PP) 5. Peraturan Presiden (Perpres) 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Lalu, apa dasar hukumnya? Urutan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah melalui UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022. Ada satu hal penting yang perlu diingat: berdasarkan Pasal 7 ayat (2), kekuatan hukum peraturan perundang-undangan mengikuti hierarki tersebut. Artinya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Simpan infografis ini untuk bahan belajar TWK CPNS! Karena materi hierarki peraturan perundang-undangan termasuk salah satu konsep dasar yang perlu kamu pahami. #TWKCPNS #HierarkiPeraturan #UUD1945 #BelajarCPNS #WawasanKebangsaan
izin download ya min. buat bahan ajar tambahan🙏🙏. mumpung materinya sama 😁
2026-11-10 13:37:20
1
. :
makasih kak ilmu nya
2026-11-05 16:21:49
2
Kak kelomang hijau :
terimakasih, ilmu dan penjelasannya sangat bermanfaat. 🫶🫶
2026-11-06 16:01:59
1
Zona Bernegara :
next bahas apalagi?
2026-11-05 04:19:35
0
Fajar Tawaoloho :
Ijin koreksi kak, yang kaka maksid disini itu bukan tingkat hukum, melainkan tingkat Perundang-Undangan (Hirarki norma) Sebagai yang dijelaskan dalam teori Hans Kelsen dalam theori hirarkisnya. lihat juga Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan PUU, disitu jelas kak.
berbeda antara hukum dan Undang-Undang. Hukum secara Umum didalamnya ada UU, Konvensi, Doktrin, dll.
sdgkan UU adalah hukum tertulis (lebij spesifik).
2026-11-06 14:33:58
0
Ade jaya santika :
uud 1945 pasal 33 ayat 2. cabang cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
uud 1945 pasal 33 ayat 3. air dan bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran masyarakat.
semua aturan diatas ditentang oleh perpres no 23 tahun 1994. yang mengalihkan perusahaan umum menjadi perusahaan perorangan (persero). untuk menjalankan uud 1945 bukan mengalihkan hak negara kepada perorangan. merdeka merdeka merdeka. @gerindra @ekopatrio @Polda Metro Jaya @Sekretariat Presiden @Polda D.I. Yogyakarta @Uya Kuya @Habiburokhman @Gibran Rakabuming @DPR RI @KANG DEDI MULYADI @Mahkamah Konstitusi RI SUNGGUH TUHAN ALLAH MAHA SEGALA PEMERINTAH DARI SEMUA MAHA SEGALA PERINTAH TUHAN ALLAH LEBIH DARI MAHA SEGALA PEMERINTAH.
2026-11-06 01:28:33
0
To see more videos from user @zonabernegara, please go to the Tikwm
homepage.