@clipperseputarrey: Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional semakin menjadi perhatian publik. Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, mengungkap dugaan adanya jaringan operasi penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. la juga mengklaim perangkat penyadapan bernilai hingga triliunan rupiah dipindahkan dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Menurut Selamat, operasi tersebut diduga menyasar Presiden, para menteri, pimpinan partai politik, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kalangan media dan pengusaha. la turut menduga adanya aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online, narkoba, dan pertambangan. Namun, klaim mengenai nilai perangkat, jumlah perwira yang terlibat, serta sumber pendanaan tersebut belum seluruhnya dikonfirmasi secara resmi oleh Polri. Kasus ini juga menarik perhatian media internasional seperti Reuters, Deutsche Welle, dan Kyodo News. Pemberitaan mereka menyoroti penahanan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dinamika politik di lingkaran kekuasaan, serta pengerahan sekitar 20.980 personel militer ke Jakarta. Meski demikian, TNI menyatakan pengerahan pasukan merupakan bagian dari kesiapsiagaan rutin dan tidak secara resmi mengaitkannya dengan kasus penyadapan. Di tengah perkembangan tersebut, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai terdapat dugaan bahwa penyadapan dilakukan bukan untuk kepentingan negara maupun institusi Polri, melainkan untuk kepentingan pihak tertentu. Skandal ini kini memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi intelijen, dan perlindungan privasi warga negara. Jika benar alat negara digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan bagaimana memastikan praktik serupa tidak terulang? #cryptowave #newsupdate #polisi

Clipper Seputar Rey 99

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 05 November 2026 04:12:04 GMT