Koalisi organisasi masyarakat sipil menggelar aksi damai di dekat lokasi Pertemuan Tahunan ke-26 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Swissotel Jakarta PIK Avenue, kawasan Pantai Indah Kapuk, Rabu (4/11/2026). Aksi ini mendesak RSPO bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan, menurut para peserta, belum berhenti hingga kini. Koalisi yang terdiri dari AGRA, LinkAR Borneo, Satya Bumi, dan TPOLS menyampaikan lima tuntutan, antara lain agar perusahaan sawit bertanggung jawab penuh atas karhutla dan memberi kompensasi kepada masyarakat terdampak. Mereka juga menegaskan RSPO harus ikut bertanggung jawab atas wilayah yang terbakar berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), sekalipun api berasal dari luar konsesi anggotanya. Desakan ini muncul di tengah kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla Januari–Agustus 2026 yang diperkirakan mencapai Rp123,1 triliun. Menurut narasi dari pihak peserta aksi, aksi damai tersebut dibalas dengan kekerasan: petugas keamanan disebut merebut alat peraga aksi dan memaksa massa membubarkan diri. Hingga caption ini disusun, klaim tersebut belum terkonfirmasi oleh keterangan resmi aparat. Sebelumnya, Amnesty International Indonesia mengecam kekerasan aparat terhadap massa aksi karhutla di sejumlah daerah pada Oktober 2026. Di sisi lain, CEO RSPO Joseph D’Cruz menyatakan belum ada bukti unit bersertifikat RSPO sengaja membakar lahan. Berdasarkan pemantauan satelit yang dikutip RSPO, sekitar 14.500 hektare atau 0,8 persen dari 1,9 juta hektare lahan terbakar sepanjang Januari–September 2026 berada di konsesi bersertifikat RSPO, dan RSPO berjanji menginvestigasi konsesi yang terindikasi terbakar. Namun Satya Bumi mencatat 110 anggota RSPO di 19 provinsi terindikasi memiliki konsesi terdampak karhutla, terbanyak di Kalimantan Barat dengan 25 perusahaan. - @mongabayindonesia