@amin81989: #CapCut #fypシ #capcut #

amin
amin
Open In TikTok:
Region: ID
Thursday 05 November 2026 11:05:54 GMT
99
5
0
1

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @amin81989, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyebut alat sadap milik negara senilai satu triliun rupiah dipindahkan dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal setelah Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjabat Kapolri. Ia juga menduga operasi jaringan tersebut ditopang dana dari judi online, narkoba, dan tambang. Klaim itu ia sampaikan dalam siniar di kanal Akbar Faizal Uncensored. “Alat khusus yang sangat mahal, triliunan, alat sadap ini kan sebenarnya pada beberapa tahun lalu sudah dipersoalkan oleh beberapa LSM. Penyadapan itu tidak bisa sembarangan,” ujar Selamat, Rabu (4/11/2026). Menurut dia, penyadapan menyasar Presiden, para menteri, ketua umum partai politik, hingga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat menyebut pola itu seperti membentuk negara dalam negara. Selamat memaparkan, pengungkapan bermula ketika Mabes Polri mendeteksi aktivitas perangkat sadap di rumah Irjen Ahrie Sonta Nasution. Pada saat yang sama, kata dia, perangkat serupa bekerja di rumah Irjen Slamet Uliandi dan Irjen Eko Hadi Santoso, salah satunya di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Ia menyebut Divisi Propam bersama Brimob bergerak sekitar pukul 01.00 WIB pada Selasa dini hari. Menurut Selamat, Ahrie melawan, kemudian diborgol dan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, lalu mengaku bertindak atas perintah Listyo. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menetapkan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri, sedangkan Slamet Uliandi masih berstatus saksi. Penyidik menyebut para tersangka memerintahkan penyadapan tanpa prosedur pada 2025 hingga Oktober 2026, dengan sasaran nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Selamat menyebut 11 perwira tinggi diduga terlibat, terdiri atas satu jenderal, tiga komisaris jenderal, dan tujuh inspektur jenderal. Ia mengatakan Irjen Abdul Karim dan Irjen Nunung Syaifuddin ikut ditangkap dan ditahan di Mako Brimob. Polri belum mengonfirmasi nama-nama tersebut maupun status mereka. Sc Afuid
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyebut alat sadap milik negara senilai satu triliun rupiah dipindahkan dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal setelah Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjabat Kapolri. Ia juga menduga operasi jaringan tersebut ditopang dana dari judi online, narkoba, dan tambang. Klaim itu ia sampaikan dalam siniar di kanal Akbar Faizal Uncensored. “Alat khusus yang sangat mahal, triliunan, alat sadap ini kan sebenarnya pada beberapa tahun lalu sudah dipersoalkan oleh beberapa LSM. Penyadapan itu tidak bisa sembarangan,” ujar Selamat, Rabu (4/11/2026). Menurut dia, penyadapan menyasar Presiden, para menteri, ketua umum partai politik, hingga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat menyebut pola itu seperti membentuk negara dalam negara. Selamat memaparkan, pengungkapan bermula ketika Mabes Polri mendeteksi aktivitas perangkat sadap di rumah Irjen Ahrie Sonta Nasution. Pada saat yang sama, kata dia, perangkat serupa bekerja di rumah Irjen Slamet Uliandi dan Irjen Eko Hadi Santoso, salah satunya di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Ia menyebut Divisi Propam bersama Brimob bergerak sekitar pukul 01.00 WIB pada Selasa dini hari. Menurut Selamat, Ahrie melawan, kemudian diborgol dan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, lalu mengaku bertindak atas perintah Listyo. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menetapkan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri, sedangkan Slamet Uliandi masih berstatus saksi. Penyidik menyebut para tersangka memerintahkan penyadapan tanpa prosedur pada 2025 hingga Oktober 2026, dengan sasaran nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Selamat menyebut 11 perwira tinggi diduga terlibat, terdiri atas satu jenderal, tiga komisaris jenderal, dan tujuh inspektur jenderal. Ia mengatakan Irjen Abdul Karim dan Irjen Nunung Syaifuddin ikut ditangkap dan ditahan di Mako Brimob. Polri belum mengonfirmasi nama-nama tersebut maupun status mereka. Sc Afuid

About